Reportase.TV, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan penyelidikan mendalam terhadap dugaan kasus korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024. Dalam upaya mengungkap jaringan dan modus operandi di balik praktik culas ini, mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), telah menjalani pemeriksaan maraton oleh penyidik. Materi pemeriksaan yang menjadi fokus utama adalah terkait dugaan aliran dana gelap dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada oknum-oknum di Kementerian Agama (Kemenag), serta perhitungan kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025), menegaskan bahwa penyidik secara khusus mendalami jejak aliran uang yang diduga mengalir dari berbagai PIHK atau biro travel haji. Dana-dana tersebut dicurigai sebagai ‘upeti’ atau imbalan atas pengelolaan, alokasi, atau bahkan jual beli kuota haji yang tidak sesuai prosedur. Modus operandi ini mengindikasikan adanya praktik suap atau gratifikasi yang sistematis, di mana kuota haji yang seharusnya didistribusikan secara adil dan transparan, justru diperdagangkan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Aliran dana ini menjadi kunci untuk membongkar siapa saja yang terlibat dan bagaimana mekanisme penyelewengan tersebut berjalan.
Pemeriksaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas berlangsung intensif selama delapan jam, dimulai sejak pukul 11.46 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.13 WIB. Usai menjalani pemeriksaan yang panjang dan melelahkan, Yaqut enggan memberikan rincian materi pemeriksaan kepada awak media. "Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya," ujar Yaqut singkat sambil bergegas meninggalkan gedung KPK. Sikap irit bicara ini lumrah dalam proses penyidikan, namun secara tidak langsung menunjukkan sensitivitas dan kompleksitas kasus yang sedang ditangani. Keterangan Yaqut, sebagai mantan pucuk pimpinan Kemenag pada periode terkait, diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kebijakan dan keputusan strategis yang diambil seputar pengelolaan kuota haji.
Selain fokus pada aliran dana, KPK juga bekerja sama erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung secara cermat potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus ini. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Yaqut dan tujuh saksi lain yang berasal dari kalangan asosiasi penyelenggara ibadah haji difokuskan pada aspek penghitungan kerugian tersebut. Kolaborasi dengan BPK menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas perhitungan kerugian negara dalam kasus seperti ini, yang tidak hanya mencakup uang tunai yang mungkin diselewengkan, tetapi juga potensi kerugian atas kesempatan yang hilang bagi calon jemaah haji reguler, serta keuntungan ilegal yang didapatkan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Pemeriksaan ini, menurut Budi, merupakan bagian penting untuk melengkapi "puzzle-puzzle informasi dan keterangan" yang telah didapatkan penyidik sebelumnya. Setiap keterangan dari saksi, termasuk Yaqut, menjadi kepingan informasi yang vital untuk mengkonstruksi gambaran utuh tentang dugaan korupsi. Salah satu aspek yang turut didalami adalah penggunaan diskresi atau kebijakan khusus dalam pembagian kuota haji tambahan. Diskresi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik yang lebih besar, diduga telah disalahgunakan untuk memfasilitasi praktik koruptif atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan diskresi ini bisa menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk memanipulasi distribusi kuota haji demi keuntungan pribadi.
Dugaan korupsi ini berawal dari kebijakan pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024, sebuah periode saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama. Tambahan kuota ini diperoleh Indonesia setelah lobi intensif yang dilakukan oleh Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), kepada pemerintah Arab Saudi. Tujuan utama dari penambahan kuota ini adalah mulia, yakni untuk memangkas antrean panjang jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun atau bahkan lebih. Ini adalah masalah krusial mengingat animo masyarakat Indonesia untuk berhaji sangat tinggi, namun terhambat oleh keterbatasan kuota.
Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada tahun 2024. Dengan tambahan 20 ribu, total kuota haji RI seharusnya menjadi 241 ribu. Namun, di sinilah letak persoalan dan dugaan penyelewengan muncul. Kuota tambahan tersebut, bukannya dialokasikan seluruhnya untuk jemaah haji reguler sesuai tujuan awalnya, malah dibagi rata: 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Keputusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang secara tegas mengatur bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia.
Sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak proporsional ini, Indonesia akhirnya menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada tahun 2024. Pembagian yang tidak sesuai aturan ini berakibat fatal bagi 8.400 calon jemaah haji reguler. Mereka adalah individu yang telah mengantre selama lebih dari 14 tahun, dan seharusnya mendapatkan kesempatan berangkat haji setelah adanya kuota tambahan tersebut. Namun, karena pembagian yang tidak adil, mimpi mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima harus tertunda kembali, menimbulkan kekecewaan mendalam dan kerugian moril yang tak terhingga.
KPK menduga bahwa praktik penyelewengan kuota ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, dengan estimasi awal mencapai Rp 1 triliun. Angka ini mencerminkan tidak hanya potensi uang yang diselewengkan, tetapi juga kerugian atas hilangnya kesempatan bagi ribuan jemaah haji reguler, serta potensi keuntungan ilegal yang diperoleh oleh pihak-pihak yang memanipulasi sistem. Untuk memperkuat bukti, KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan kasus ini, termasuk rumah, mobil, hingga uang dalam bentuk dolar. Penyitaan aset ini adalah langkah krusial dalam upaya pemulihan kerugian negara dan menunjukkan keseriusan KPK dalam melacak dan mengamankan hasil kejahatan korupsi.
Ketujuh saksi lain yang diperiksa KPK berasal dari berbagai asosiasi penyelenggara ibadah haji. Keterangan mereka sangat penting untuk memberikan perspektif dari sisi PIHK, termasuk bagaimana proses pengajuan kuota, interaksi dengan Kemenag, dan apakah ada tekanan atau permintaan khusus yang mereka terima. Informasi dari para saksi ini dapat membantu penyidik memahami lebih dalam dinamika pasar haji khusus dan potensi adanya praktik kolusi antara oknum Kemenag dengan pihak swasta. Asosiasi-asosiasi ini, yang mewakili banyak biro travel haji, memiliki pengetahuan langsung tentang bagaimana sistem distribusi kuota haji khusus bekerja di lapangan, termasuk segala anomali atau ketidakwajaran yang mungkin terjadi.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut pelayanan ibadah yang sangat sakral bagi umat Islam di Indonesia. Haji bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah kewajiban agama yang diimpikan oleh jutaan Muslim. Proses untuk bisa menunaikan ibadah haji seringkali membutuhkan perjuangan panjang, mulai dari menabung puluhan tahun hingga menunggu antrean yang sangat panjang. Oleh karena itu, setiap penyelewengan dalam pengelolaan kuota haji tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melukai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani kebutuhan spiritual umat.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Proses penyelidikan akan terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan saksi-saksi lain, atau bahkan penetapan tersangka baru jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji adalah harga mati demi memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan haknya untuk beribadah tanpa campur tangan praktik korupsi yang merusak.
