Reportase.TV, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) secara resmi memberhentikan Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan, atau yang lebih dikenal luas sebagai YouTuber Resbob, dari keanggotaannya. Pemecatan secara tidak hormat ini merupakan konsekuensi langsung dari tindakan Resbob yang melontarkan ujaran kebencian bernuansa diskriminasi terhadap suku Sunda, sebuah tindakan yang dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan prinsip dasar organisasi. Keputusan ini menunjukkan sikap tegas GMNI dalam menjaga marwah persatuan dan kesatuan bangsa di tengah maraknya konten provokatif di ranah digital.
Virgiawan Budi Prasetyo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Surabaya, mengonfirmasi kabar pemecatan tersebut pada Selasa, 16 Desember 2025. "Jadi memang betul bahwasannya Resbob itu kader kami. Namun cuma anggota biasa, kader biasa dari komisariat," jelas Virgiawan kepada awak media. Pemecatan ini didasari oleh Surat Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) Nomor 038/ Int/DPK.GMNI-UWKS/XII/2025. Resbob tercatat sebagai kader GMNI Surabaya setelah mengikuti proses pengkaderan pada tahun yang sama, menjadi bagian dari GMNI Komisariat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Keputusan ini diambil setelah serangkaian evaluasi internal yang mendalam, mencerminkan komitmen GMNI untuk tidak menoleransi tindakan yang merusak tenun kebangsaan.
Meski tercatat sebagai anggota, Resbob ternyata baru sekitar tiga bulan menjadi kader GMNI, terhitung sejak September 2025. Dalam kurun waktu singkat tersebut, ia dilaporkan tidak pernah aktif dalam kegiatan organisasi. "Jadi setelah kaderisasi dia tidak pernah sekalipun terlihat dalam forum-forum atau agenda-agenda, program-program yang dilakukan, entah itu dari komisariatnya sendiri atau dari cabang Surabaya," ungkap Virgiawan. Ketidakaktifan ini, ditambah dengan tindakan kontroversialnya, semakin memperkuat dasar GMNI untuk mengambil langkah tegas. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa keanggotaan dalam sebuah organisasi mahasiswa, terutama yang memiliki ideologi kebangsaan kuat seperti GMNI, membawa tanggung jawab moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.
GMNI menegaskan bahwa ucapan yang dilontarkan oleh Resbob sama sekali tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keberadaban, persatuan bangsa, serta semangat anti-diskriminasi yang selama ini menjadi pilar utama organisasi. Sebagai organisasi yang lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan dan berkomitmen pada ajaran Marhaenisme Bung Karno, GMNI selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. "Organisasi kami itu menjunjung tinggi persatuan. Tidak memandang suku, ras, agama, maupun budaya, kepercayaan dari siapapun itu, kita menolak keras terkait adanya SARA atau rasis," tegas Virgiawan. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan ulang identitas GMNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk perpecahan yang diakibatkan oleh sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Konten ujaran kebencian yang dilontarkan Resbob, yang diduga kuat merendahkan martabat dan stereotip negatif terhadap suku Sunda, telah memicu gelombang kecaman luas di berbagai platform media sosial. Video atau unggahan yang menjadi pangkal masalah ini dengan cepat menyebar dan menimbulkan kemarahan publik, khususnya di kalangan masyarakat Sunda dan para pegiat toleransi. Tindakan ini tidak hanya merusak nama baik pribadi Resbob, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan memecah belah persatuan. Masyarakat yang semakin melek digital menuntut adanya pertanggungjawaban dari para pembuat konten agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam setiap unggahan mereka.
Pemecatan Resbob oleh GMNI bukan hanya sekadar sanksi internal, melainkan juga sebuah pesan kuat kepada seluruh kader dan masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lisan dan tindakan, terutama di ruang publik digital. GMNI, dengan sejarah panjangnya dalam perjuangan menjaga keutuhan bangsa, tidak akan pernah mentolerir sikap atau pernyataan yang mengandung unsur SARA. Ini adalah bagian dari upaya GMNI untuk terus mendidik kadernya agar menjadi agen perubahan yang positif, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.
Keputusan GMNI ini juga disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap isu toleransi dan anti-diskriminasi. Banyak pihak yang menilai bahwa langkah tegas GMNI ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi organisasi lain untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan serupa jika ada anggotanya yang terbukti melanggar etika dan moral kebangsaan. Ini adalah momentum penting untuk kembali menyuarakan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh melangkahi batas-batas etika, hukum, dan terutama, tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian yang dapat merusak harmoni sosial.
Di tengah era digital yang serba cepat, di mana informasi, baik positif maupun negatif, dapat menyebar dengan sangat mudah, kasus Resbob ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya literasi digital dan tanggung jawab kolektif dalam memerangi ujaran kebencian. Organisasi kemahasiswaan seperti GMNI memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, kritis, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Pemecatan Resbob adalah bukti nyata bahwa GMNI tidak hanya berteori tentang persatuan dan anti-SARA, tetapi juga berani bertindak konkret untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut.
Kasus ini juga membuka diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dan pembinaan di dalam organisasi kemahasiswaan. Meskipun Resbob tidak aktif, status keanggotaannya tetap membawa implikasi bagi nama baik organisasi. Oleh karena itu, GMNI dan organisasi serupa lainnya mungkin perlu memperkuat sistem pembinaan dan komunikasi agar setiap anggota, aktif maupun pasif, tetap terpapar dengan nilai-nilai organisasi dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan mereka di ruang publik. Ini juga menyoroti urgensi edukasi berkelanjutan tentang bahaya SARA dan pentingnya moderasi beragama serta berbudaya di kalangan generasi muda.
Penyebaran ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial, merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga telah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang menyebarkan konten bermuatan SARA. Dengan adanya pemecatan dari GMNI, Resbob kini tidak hanya kehilangan status keorganisasiannya, tetapi juga menghadapi konsekuensi hukum yang mungkin menyusul dari pihak berwajib atau laporan masyarakat yang merasa dirugikan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang berniat menyalahgunakan platform digital untuk tujuan-tujuan destruktif.
GMNI melalui DPC Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pelopor dalam menjaga keutuhan bangsa, melawan segala bentuk diskriminasi, dan memupuk rasa persaudaraan antar-sesama anak bangsa. Mereka berharap, kasus ini menjadi titik tolak bagi peningkatan kesadaran kolektif akan pentingnya menghargai keberagaman dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, semangat Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam setiap tindakan dan ucapan masyarakat Indonesia.
(dek/jbr)
