Reportase.TV, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah, kali ini menyasar Provinsi Lampung. Lembaga antirasuah tersebut telah secara intensif melakukan serangkaian penggeledahan di tiga lokasi strategis di Kabupaten Lampung Tengah. Aksi maraton ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Lampung Tengah petahana, Ardito Wijaya, yang baru menjabat pada periode 2025-2030. Dari operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen krusial yang diyakini dapat menjadi petunjuk kuat dalam membongkar lebih jauh jaringan korupsi ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada awak media di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (16/12/2025), menjelaskan bahwa penyitaan dokumen-dokumen tersebut merupakan langkah penting dalam mengumpulkan alat bukti. "Dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton di tiga titik tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen," ujar Budi, menegaskan komitmen KPK untuk menuntaskan kasus ini. Dokumen-dokumen yang disita tersebut, meskipun belum dirinci secara detail, dipastikan akan melalui proses telaah dan analisis mendalam oleh tim penyidik. Proses ini bertujuan untuk memperkuat konstruksi perkara, mengidentifikasi aliran dana ilegal, serta mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam skema korupsi tersebut. "Dari dokumen-dokumen itu, tim penyidik nanti akan melakukan telaah dan analisis ya, untuk mendukung pengungkapan perkara ini," lanjut Budi, menggarisbawahi pentingnya setiap lembar kertas yang kini berada di tangan penyidik KPK.
Kasus yang menjerat Ardito Wijaya ini bukan sekadar persoalan suap individual, melainkan dugaan adanya praktik sistematis dalam pengaturan proyek-proyek pemerintah daerah demi keuntungan pribadi dan kelompok. KPK menduga bahwa Ardito Wijaya, sejak dilantik sebagai Bupati pada Februari 2025, telah mematok ‘fee’ atau komisi ilegal sebesar 15 hingga 20 persen untuk sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Persentase yang cukup fantastis ini tentu saja secara langsung mengurangi kualitas proyek atau menyebabkan pembengkakan anggaran, yang pada akhirnya merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta masyarakat Lampung Tengah yang seharusnya menikmati pembangunan berkualitas.
Modus operandi yang diduga digunakan Ardito Wijaya terbilang terstruktur. Ia diduga meminta bantuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra (RHS), untuk mengintervensi proses tender dan mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di berbagai dinas. Perintah ini tidak main-main, karena disebutkan bahwa proyek-proyek tersebut harus dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga dekat Bupati atau tim suksesnya selama Pilkada Lampung Tengah. Praktik kolusi semacam ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat disalahgunakan untuk membangun jaringan bisnis ilegal yang merugikan publik.
Dari hasil penyidikan sementara, KPK menduga Ardito Wijaya telah menerima total Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan proyek melalui perantara Riki Hendra Saputra dan Ranu Hari Prasetyo, yang tak lain adalah adik kandung Ardito. Dana miliaran rupiah ini diduga diterima dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni antara Februari hingga November 2025, mencerminkan intensitas praktik suap yang terjadi setelah Ardito menjabat. Tak hanya itu, Ardito juga diduga menerima tambahan dana sebesar Rp 500 juta dari pengadaan alat kesehatan (alkes). Aliran dana yang masif ini kemudian diduga digunakan untuk berbagai keperluan pribadi dan operasional. KPK menduga sebagian dana, sekitar Rp 500 juta, dialokasikan untuk dana operasional Bupati yang seharusnya berasal dari anggaran resmi, serta yang paling mencolok, digunakan untuk melunasi pinjaman bank sebesar Rp 5,25 miliar yang kemungkinan besar terkait dengan biaya kampanye saat Pilkada Lampung Tengah. Fenomena pejabat yang terjerat kasus korupsi tak lama setelah menjabat, seringkali dikaitkan dengan beban biaya politik yang besar selama kampanye, yang kemudian mendorong mereka untuk mencari "modal kembali" melalui cara-cara ilegal.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan total lima orang sebagai tersangka, menunjukkan bahwa praktik korupsi ini melibatkan sebuah jaringan yang terkoordinasi. Kelima tersangka tersebut adalah:
- Ardito Wijaya selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030, yang diduga sebagai aktor utama dan penerima manfaat terbesar dari skema suap dan gratifikasi ini.
- Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah, yang diduga berperan sentral sebagai perantara dan pengatur pemenang proyek berdasarkan instruksi Bupati. Keterlibatannya menunjukkan adanya kolusi antara eksekutif dan legislatif yang sangat berbahaya bagi tata kelola pemerintahan.
- Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah, yang diduga memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga untuk memfasilitasi penerimaan uang haram dari rekanan.
- Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati, yang posisinya sebagai pejabat publik dan kedekatan dengan Bupati diduga dimanfaatkan untuk melancarkan praktik korupsi di lingkup dinasnya atau memuluskan kepentingan Bupati.
- Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT Elkaka Mandiri, yang diduga berperan sebagai pemberi suap atau bagian dari rekanan yang diuntungkan dari pengaturan proyek tersebut.
Penetapan kelima tersangka ini menandai babak baru dalam upaya KPK untuk membongkar tuntas kasus korupsi di Lampung Tengah. Penggeledahan dan penyitaan dokumen hanyalah permulaan dari rangkaian panjang proses hukum yang akan dihadapi para tersangka. Dokumen-dokumen yang disita tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai skema suap, aliran dana, dan peran masing-masing pihak. Tim penyidik KPK akan melanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi, termasuk dari kalangan pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, hingga pihak swasta lainnya yang diduga memiliki informasi atau terlibat dalam perkara ini.
Kasus Ardito Wijaya ini menambah panjang daftar kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi pengingat keras akan pentingnya pengawasan yang ketat dan sistem anti-korupsi yang kokoh di setiap level pemerintahan. Praktik suap dan gratifikasi, terutama yang melibatkan pejabat publik, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menghambat pembangunan daerah, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik lainnya, justru mengalir ke kantong-kantong pribadi para koruptor.
KPK, melalui Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan secara transparan dan profesional. Lembaga antirasuah ini berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik rasuah. Masyarakat diharapkan terus memberikan dukungan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya yang berat namun mulia ini. Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pejabat daerah lainnya untuk tidak coba-coba menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Proses hukum selanjutnya, termasuk pemberkasan perkara dan persidangan, akan menjadi panggung bagi KPK untuk membuktikan tuduhannya di hadapan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan. Masyarakat Lampung Tengah, khususnya, menantikan hasil akhir dari penegakan hukum ini, berharap daerah mereka dapat bangkit dari belenggu korupsi dan bergerak menuju pembangunan yang lebih baik dan merata.
