Reportase.TV, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan babak baru yang signifikan dalam penanganan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Setelah melalui serangkaian penyidikan mendalam dan ekstensif, berkas perkara 11 tersangka dalam kasus korupsi ini dinyatakan rampung dan siap dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Penyerahan berkas yang dikenal sebagai tahap II ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025, menandai sebuah langkah krusial menuju proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik telah merampungkan seluruh kelengkapan administrasi dan alat bukti yang diperlukan untuk 11 individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Saat ini, penyidik sedang merampungkan berkas penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker, untuk 11 orang tersangka. Dijadwalkan besok [Kamis, 18/12/2025] akan dilakukan tahap II," terang Budi kepada awak media pada Rabu (17/12/2025). Tahap II merupakan prosedur standar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana penyidik secara resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang telah terkumpul kepada penuntut umum. Proses ini esensial untuk memastikan bahwa penuntut umum memiliki dasar yang kuat dan lengkap untuk menyusun surat dakwaan dan melanjutkan kasus ke meja hijau, sehingga keadilan dapat ditegakkan.
Kasus pemerasan ini telah menarik perhatian publik secara luas karena dugaan praktik korupsi yang masif, terstruktur, dan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama di salah satu kementerian vital. Data awal yang berhasil dihimpun oleh KPK menunjukkan bahwa praktik culas ini ditengarai telah berlangsung setidaknya sejak tahun 2019, menunjukkan adanya pola korupsi yang sistematis dan terencana. Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka diduga melibatkan manipulasi dan mark-up biaya pengurusan sertifikasi K3 yang seharusnya hanya berkisar Rp 275 ribu per sertifikat, namun secara tidak sah diembat hingga melonjak menjadi Rp 6 juta. Selisih biaya yang fantastis ini, menurut perhitungan KPK, telah mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai angka Rp 81 miliar. Dana sebesar ini diduga mengalir ke kantong-kantong pribadi sejumlah oknum di Kemnaker serta pihak-pihak swasta yang berkolusi.
Berikut adalah daftar 11 tersangka yang berkas perkaranya siap dilimpahkan ke jaksa, beserta peran strategis mereka dalam dugaan praktik korupsi ini:
- Immanuel Ebenezer Gerungan: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, figur publik yang dikenal dengan sapaan akrab "Noel." Keterlibatannya menambah dimensi politis pada kasus ini dan menyoroti potensi korupsi di level pejabat tinggi.
- Irvian Bobby Mahendro: Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025. Posisinya sangat strategis dalam menentukan standar kelembagaan dan personel yang berhak mendapatkan sertifikasi K3.
- Gerry Aditya Herwanto Putra: Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang. Memiliki kewenangan vital dalam proses validasi dan evaluasi kompetensi, yang merupakan pintu gerbang utama dalam penerbitan sertifikat.
- Subhan: Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025. Bagian penting dalam struktur teknis Direktorat Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang bertanggung jawab langsung atas implementasi kebijakan K3.
- Anitasari Kusumawati: Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang. Berperan dalam membangun jaringan kerja dan mengelola personel yang terlibat dalam program kesehatan kerja, membuka celah untuk praktik lancung.
- Fahrurozi: Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang. Posisinya sebagai Direktur Jenderal menunjukkan indikasi korupsi struktural dan sistematis yang melibatkan pejabat eselon tinggi.
- Hery Sutanto: Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025. Figur kunci dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan K3, memiliki pengaruh besar dalam sistem yang korup.
- Sekarsari Kartika Putri: Subkoordinator. Perannya dalam rantai komando dan administrasi diduga menjadi salah satu titik rawan praktik pemerasan.
- Supriadi: Koordinator. Posisi yang mengatur pelaksanaan teknis dan administratif, seringkali menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.
- Temurila: Pihak PT KEM Indonesia. Keterlibatannya mengindikasikan adanya kolusi antara oknum pemerintah dan pihak swasta sebagai penyuap atau fasilitator dalam praktik pemerasan.
- Miki Mahfud: Pihak PT KEM Indonesia. Serupa dengan Temurila, menunjukkan bagaimana perusahaan swasta dapat menjadi bagian dari jaringan korupsi untuk mendapatkan keuntungan ilegal.
Sertifikasi K3 bukan sekadar formalitas administratif atau stempel persetujuan semata. Ini adalah instrumen vital yang dirancang untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja di Indonesia, dari sektor industri manufaktur, pertambangan, konstruksi, hingga jasa. Undang-Undang Ketenagakerjaan serta berbagai peraturan turunannya mewajibkan perusahaan untuk memenuhi standar K3 demi mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pada akhirnya, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan perusahaan yang menjadi korban, tetapi yang lebih fundamental, berpotensi mengorbankan keselamatan dan nyawa para pekerja. Sertifikasi yang diperoleh secara tidak sah atau melalui jalur pintas bisa berarti standar K3 yang sebenarnya tidak terpenuhi, membuka celah risiko besar di tempat kerja yang dapat berujung pada insiden fatal.
Investigasi KPK dalam kasus ini menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah tersebut dalam membongkar praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan pekerja. Penelusuran jejak aliran dana sebesar Rp 81 miliar, yang diduga berpindah tangan melalui berbagai saluran ilegal, tentu bukan perkara mudah. Hal ini membutuhkan ketelitian, keahlian khusus, dan kerja keras para penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan. KPK bertekad menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, mengingat dampaknya yang luas tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada moralitas birokrasi dan kepercayaan publik.
Tak berhenti pada 11 tersangka yang berkasnya akan dilimpahkan, KPK sebelumnya juga telah mengumumkan penetapan tiga tersangka baru dalam kasus yang sama. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis (11/12), sepekan sebelum pengumuman tahap II ini, mengungkapkan adanya tiga individu lain yang juga terlibat, dengan inisial CFH, HR, dan SMS. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus dugaan pemerasan K3 di Kemnaker kini mencapai 14 orang. Ini mengindikasikan bahwa jaringan korupsi ini jauh lebih luas dan terstruktur daripada yang diperkirakan semula, serta kemungkinan akan ada pengembangan lebih lanjut dalam penyelidikan ini di masa mendatang.
Kasus ini kembali menyoroti rapuhnya integritas birokrasi di beberapa lembaga negara dan perlunya reformasi sistematis yang komprehensif. Pemerintah harus segera meninjau ulang sistem pengurusan perizinan dan sertifikasi untuk menutup celah korupsi yang rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi digital dan sistem daring yang transparan, dari proses pendaftaran, verifikasi, pembayaran, hingga penerbitan sertifikat, dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalkan interaksi langsung dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi korupsi, adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang mungkin diterapkan mencakup Pasal 2 dan/atau Pasal 3 terkait perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, serta Pasal 12 huruf e terkait pemerasan dalam jabatan. Ancaman hukuman penjara yang berat, denda yang substansial, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat.
Pelimpahan berkas 11 tersangka ke jaksa ini menjadi titik krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pemerasan K3 yang meresahkan. Publik menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku korupsi. Kasus ini juga harus menjadi momentum penting untuk membersihkan Kementerian Ketenagakerjaan dari praktik-praktik kotor yang merugikan negara dan masyarakat, terutama para pekerja yang menggantungkan keselamatan dan kesehatannya pada jaminan K3 yang seharusnya ditegakkan dengan integritas tinggi.
