Adakah Hak Pekerja Berstatus  Unpaid Leave Atas THR Saat Pandemi Covid 19 ?

Hendro Setiabudi, Praktisi HR – Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang. ( Foto/is )

Oleh : Hendro Setiabudi

Praktisi HR  –  Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Tak terasa tinggal  1,5 bulan masa penantian Hari Raya Lebaran sesuai kalender Masehi yang diperkirakan jatuh di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dan pekerja memperoleh THR ( tunjangan hari raya) “Lebaran” dan boleh dikata  “THR” adalah “uang yang dinanti-nantikan”  bagi pekerja dan sukacita buat seisi keluarga. Ketentuan THR sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 tahun 2016 diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah terakhir; dan Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan  diberikan secara proporsional.

 

Harapan tinggallah harapan, serangan pandemic COVID-19 alias virus Corona menyerang dunia tak terkecuali negara Indonesia. Sejak Presiden Jokowi pada tanggal 3 Maret 2020 menyampaikan konfimasi masuknya virus Corona (Covid-19) dalam teritorial Indonesia, maka mulailah bermunculan dan merebak infeksi corona hingga saat ini dan jumlah korban yang terus makin meningkat, bahkan  WHO sendiri menyatakan  status Covid-19 sebagai “Pandemic” (baca: virus yang mendunia), hal itu menjadi masalah kesehatan  yang harus ditangani secara serius di setiap negara.

 

Dampak Covid-19 ini nampaknya bukan hanya “menghajar”  masalah kesehatan manusia saja, tetapi membawa pengaruh pula ke sektor-sektor kehidupan lainnya seperti kondisi ekonomi suatu negara dan hal yang lebih spesifik lagi adalah  hubungan kerja antara Pekerja dengan Perusahaan. Sedikit demi sedikit stabilitas sebuah perusahaan menjadi goyang terdampak oleh perkembangan kondisi pandemic Covid 19 ini. Beberapa pilihan antisipasi terpaksa dijalankan oleh perusahaan antara lain dengan mulai diterapkannya pengurangan jam kerja operasional, pengurangan tenaga kerja, pengurangan produksi karena kekurangan bahan produksi, merumahkan para pekerja dan bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja, kesemuanya ini semata-mata demi mendukung pencegahan persebaran pandemic disamping memperkecil dampak terhadap stabilitas perusahaan.

 

Pilihan demi pilihan ini harus diputuskan oleh pengusaha untuk dapat bertahan dalam menghadapi serangan Covid-19. Pilihan lain yang mungkin dapat dipertimbangkan saat ini adalah meminta pekerjanya melakukan cuti diluar tanggungan atau dikenal dengan istilah unpaid leave. Cuti ini pada dasarnya menerapkan prinsip no work no pay (tidak bekerja maka tidak dibayar) dan dasar hukumnya adalah pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 : “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”.

 

Kebijakan cuti tidak dibayar ini dapat ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai suatu compromize option, yang mana pekerja  dapat meninggalkan pekerjaan sementara tanpa harus mengundurkan diri (resign), sebaliknya perusahaan tidak perlu membayar gaji dan segala tunjangan karyawan yang tidak bekerja.

 

Penerapan unpaid leave tentunya akan lebih baik jika tidak terjadi dalam situasi yang genting / mendesak alias force majeur atas pandemic Covid-19. Kondisi yang tidak normal ini bukan hanya membatasi pergerakan pekerja di lingkungan perusahaan saja, akan tetapi juga di dalam lingkungan bermasyarakat juga ditambah lagi himbauan Pemerintah yang mempersempit  ruang gerak penduduk demi mencegah laju persebaran Covid-19 serta  mempercepat berakhirnya pandemic di bumi pertiwi.

 

Bagi Perusahaan yang ingin bertahan menghadapi badai covid-19 ini, harus menata-ulang kembali strategi pengelolaan bisnisnya dan jika tidak melaksanakan kalkulasi dengan cermat, maka dapat tergerus dan bahkan tergilas dan pada akhirnya bisa tutup sama sekali alias bendera putih dikibarkan. Salah satu cara yang dinilai mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya adalah melaksanakan kebijakan  “unpaid leave” kepada pekerjanya. Jika hal tersebut dijalankan maka segala ketentuan terkait “no work no pay” berlaku bagi pekerjanya.  Keputusan yang sulit ini mau tidak mau harus dijalankan oleh pengusaha jika memang ingin bertahan dalam menghadapi kondisi yang sulit saat ini.

 

Permasalahan tidak cukup selesai sampai disini, karena masih ada lagi tantangan susulan yang harus dihadapi pengusaha dalam hal kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja yang menjalani unpaid leave ini, yaitu bagaimana seharusnya membayar THR sementara roda bisnis perusahaan bisa saja mengalami kemacetan / stagnancy. Pengusaha harus memutar otak untuk memikirkan bagaimana kedua hal ini dapat bersinergi positif bagi perusahaan, di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemic ini.

 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah selaku pemangku kebijakan publik dalam menyikapi kondisi aktual ini, apakah Permenaker no. 6 tahun 2016 tentang THR adalah tetap wajib dijalankan tanpa memperhatikan kondisi “force majeur” atas pandemic covid-19, ataukah meniadakannya demi maksud stabilitas perusahaan. Jika semata-mata menggunakan kacamata kuda (sesuai aturan hukum yang ada) maka tidak akan ada lagi upaya win-win solution, dan pengusaha suka atau tidak suka wajib melakukan pembayaran THR buat pekerja yang menjalani unpaid leave, padahal Pandemic Covid-19 ini menghajar seluruh sendi-sendi perekonomian di hampir seluruh negara, yang mana  perusahaan juga  merupakan bagian dari unsur mikro  pergerakan perekonomian suatu negara.

 

Permenaker No.6 tahun 2016 tidak mengatur kondisi darurat / force majeur  seperti kondisi yang terjadi seperti ini, oleh karena itu perlu dilakukan terobosan Pemerintah yang mendukung keberlangsungan dunia usaha dengan cara merumuskan kebijakan Pemerintah bagi pekerja yang menjalani unpaid leave atas pembayaran THR, seperti:

  1. Perusahaan yang masih mampu, tetap wajib melakukan pembayaran THR untuk pekerja berstatus unpaid leave;
  2. Perusahaan yang mengalami kesulitan atas cash flow keuangan perusahaan dapat menempuh dengan pilihan cara sebagai berikut:
  • Melakukan pembayaran THR secara proporsional dengan cara menghitung periode 12 bulan bekerja dikurangi periode berapa lama jangka waktu menjalani unpaid leave dibagi 12 dan dikali upah pekerja per bulan.  Kemudian untuk selisih sisa THR pekerja akan dibayarkan pasca pandemic Covid-19  berakhir (atau tepatnya ketika perusahaan sudah berjalan kembali normal) dengan  status THR terhutang kepada pekerja; atau
  • Perusahaan melakukan pertemuan bipartite dengan perwakilan pekerja / Serikat Pekerja, guna mencari kesepakatan bersama pembayaran THR untuk pekerja unpaid leave. Apapun hasilnya diikuti pembuatan “Berita Acara Bipartit” untuk  dijalankan oleh kedua belah pihak. (Sebagai contoh pekerja unpaid leave akan diberikan THR sebesar 20 % dari upah; atau 50 % dari upah; atau bahkan kesepakatan paling pahit seperti tidak dibayarkannya THR kepada pekerja). Agar pertemuan tersebut dapat berjalan optimal maka pengusaha wajib memberikan informasi yang terbuka / transparan atas kondisi perusahaan kepada perwakilan pekerja (baca: “tidak ada dusta diantara kita”). Keseluruhan kesepakatan yang dibuat selanjutnya dicatatkan ke pihak Dinas Tenaga Kerja setempat  untuk dilakukan monitoring serta pengawasan atas pelaksanaannya.

 

Kondisi force majeur yang terjadi saat ini, seyognyanya segera dipikirkan dan dibuatkan mekanismenya oleh Pemerintah, supaya tercipta kepastian hukum serta menjaga kondisi hubungan industrial yang tetap terjaga dengan baik, meskipun situasi seperti diatas ibarat pil pahit yang mau tidak mau  harus tetap ditelan oleh  pengusaha dan pekerja.

 

Semoga kondisi badai Covid-19 ini segera berlalu dan dinamika roda perekonomian segera menggeliat dan berputar kembali.

 

(#bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah)

Pondok Ranji, 7 April 2020, 23.55 WIB