Apa Itu Empat Pilar?

Alumni PPRA LVIII Lemhannas RI-2018, Ir. Ibnu Prakoso (foto: Dok)

Oleh: Ir. Ibnu Prakoso
Alumni PPRA LVIII Lemhannas RI-2018

Reportase.tv, Jakarta – Dari media sosial detiknews hari ini Selasa, 09 Juni 2020 memuat berita dengan judul, Ketua MPR : Almarhum Taufik Kiemas layak jadi Bapak Empat Pilar MPR. Ketua MPR-RI Bambang Soesetyo menilai sosok almarhum Taufik Kiemas pantas mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Empat Pilar MPR-RI.

Adapun ide dan gagasan Empat Pilar dicetuskan oleh ketua MPR-RI periode 2009-2014, Taufik Kiemas sebagai tindak lanjut dari kepemimpinan Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR-RI periode 2004-2009.

Empat Pilar MPR-RI sendiri terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajukan bangsa.

Pertanyaannya adalah apakah “Frasa” Empat Pilar sudah benar jika ditinjau dari sejarah perjuangan bangsa dan tepat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa ?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka kita bisa melihat juga berita dimedia sosial Kompas.com, Senin, 18 Mei 2015, dengan judul Jimly : Sudah dibatalkan MK, frasa Empat Pilar Kebangsaan Jangan Digunakan Lagi.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie kembali menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak.

Dengan demikian kata dia, tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai frasa Empat Pilar. Dia juga menyarankan agar MPR tidak lagi menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila jangan lagi ditempatkan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa bernegara, karena Pancasila adalah filosofi berbangsa, dasar negara. Dia menambahkan dengan penyebutan sebagai pilar, seolah-olah dianggap setara dengan yang lain dan pada akhirnya menimbulkan salah paham dimasyarakat.

Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam putusan MK, dalam Amar Putusan Nomor. 100/PUU-XI/2014 yang membatalkan frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara”. Dalam pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terkait Pancasila Pilar Kebangsaan, yaitu pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika ditinjau dari sejarah perjuangan bangsa maka apa yang diputuskan oleh MK adalah putusan yang benar, final dan mengikat. Jadi Pancasila tidak boleh ditempatkan sejajar dengan yang lain, sebab Pancasila adalah asas, dasar dari Republik ini didirikan dan ini sesuai dengan pidato Bung Karno pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 1945, didepan sidang “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai”, BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) dalam menjawab permintaan ketua, Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, yaitu “Philosofische Grondslag” dari Indonesia Merdeka. “Philosofiche Grondslag” itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. (YBK, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dari sebuah gagasan para pemuda dari tahun 1908, 1928 dan puncaknya tahun 1945. Dan untuk memperkuat proses pembangunan, bangsa Indonesia senantiasa didasarkan pada kesepakatan atau konsensus. Jadi bangsa ini adalah bangsa kesepakatan dan tidak pernah atas dasar komposisi mayoritas-minoritas dan kesepakatan itu secara historis dapat dilihat mulai dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Pancasila.

Dan sebagai doktrin kehidupan berbangsa dan bernegara, maka terdapat empat konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian tanggapan ini penulis berikan atas frasa Empat Pilar, yang mana ini semua untuk mengingatkan jangan sampai nanti ada ketua MPR baru lagi yang mungkin akan menambahkan lagi sebuah pilar, sekarang ini hanya empat pilar, maka ditambahkan satu lagi pilar ditengah-tengahnya, sehingga menjadi total 5 pilar, yang membuat bangunan semakin kokoh, yaitu pilar Khilafah atau Komunis, tentunya ini tidak sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa.