Bapeten Sebut Truk yang Disita Polda Babel Bukan Bahan Baku Nuklir

Reportase.tv, Jakarta – Satreskrim Polresta Tasikmalaya menangkap tersangka dugaan penyelundupan bahan nuklir dan radioaktif berinisial WS. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang ditangani Polda Bangka Belitung, yang sebelumnya menyita tujuh truk yang diduga berisi bahan bahan nuklir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Indra Gunawan mengatakan, bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan pembelahan berantai, antara lain Uranium dan Thorium.

“Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4).

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, sambung Indra, material yang dimaksud dalam kasus tersebut adalah berupa tailing dari penambangan timah. Tailing tersebut sudah diolah dalam bentuk batako.

Tailing sendiri merupakan produk samping dari pengolahan pasir timah, yang secara umum mengandung mineral ikutan berupa TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material). Seperti kandungan monazite, termasuk di dalamnya unsur Uranium, Thorium, dan Material Tanah Jarang.

“Namun demikian, prosentase kandungan Uranium dan Thorium di dalam tailing tersebut sangat kecil. Sehingga pengangkutan tailing dalam bentuk batako sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan tersebut bukanlah pengangkutan bahan nuklir,” katanya.

Lebih jauh Indra menjelaskan, tailing untuk pengangkutan bahan nuklir harus memenuhi persyaratan. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenaganukliran, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.

“Sesuai ketentuan tersebut baik pihak pengirim atau penerima wajib memiliki Izin Pemanfaatan dari BAPETEN. Pihak pengangkut juga wajib memiliki izin dari Kementerian Perhubungan,” terangnya.

Kendati demikian, kata Indra, pihak Bapeten mengapresiasi kerja kepolisian yang berhasil menggagalkan upaya pengangkutan tailing. Sehingga pihak Bapeten dapat melakukan kajian lebih lanjut.

“Akhir kata, Bapeten sangat mengapresiasi kerja keras kepolisian, khususnya Satrekstrim Polres Tasikmalaya dan Polda Bangka Belitung,” pungkasnya.