BPN RI Dipusaran Epidemi Covid-19

Budi Setiawan, Praktisi Hukum Paska Sarjana Universitas Pamulang. ( Foto/is )

Oleh : Budi Setiawan, Paska Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Kepada Menteri Agraria & Tata Ruang, Kepala BPN RI, Sofyan A Djalil.

Sungguh menakutkan wabah virus corona yang sedang menyerang hampir semua negara di dunia yang mengakibatkan semua manusia menjadi ketakutan. Semoga adanya wabah corona ini menjadikan peringatan kepada umat manusia dan khususnya orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan ( ASN ) supaya amanah dalam bekerja dan selalu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Walaupun adanya wabah epidemi virus corona atau Covid 19 ini tidak mengurangi kinerja ASN dalam melayani masyarakat pencari keadilan, mengacu Permen Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI no. 38 th. 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor wiilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan yang dalam pasal 3 huruf b tertuang : perkoordinasian, pembinaan dan pelaksanan survey, pengukuran, dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara.

Tetapi dalam pelaksanaannya petugas lapangan di BPN Kota Palembang tidak menjalankan tugas2 nya dengan baik dan benar. Munculnya “Permasalahan Tanah 27 kavling seluas 10 ribu m2 yang raib dari catatan di BPN Kota Palembang”.

Sangat ironis karena beberapa bulan yang lalu Presiden RI Bpk. JOKO WIDODO telah membagi bagikan serifikat tanah di Kota Palembang.

Tetapi saat 5 orang masyarakat mencari keadilan datang ke BPN Kota Palembang untuk menanyakan posisi tanahnya, mendapat jawaban dari petugas Ukur Ulang Tanah bahwa “petugas ukur ulang tidak berani memberikan hasil nya”.

Jawaban petugas Ukur Ulang Tanah BPN Kota Palembang menimbulkan kecurigaan dan adanya sesuatu yang disembunyikan dan tidak transparan dalam memberikan jawaban kepada masyarakat pencari keadilan .

Lima orang korban pemilik tanah yang bernama sdr. Budhy Noto Widagdo, Ny. Lanny Corona, Vero, Ratih dan Fadli merasa sangat kecewa menerima jawaban petugas pengukur tanah di BPN Kota Palembang.

Bayangkan petugas yang diberi amanah oleh negara untuk melayani masyarakat tidak melaksanakan dengan baik dan benar. Kemana lagi masyarakat akan mencari keadilan?.

Secara logika dan akal sehat tidak mungkin tanah yang begitu luas sekitar 10.000 M2 bisa begitu saja raib dari catatan dalam peta tanah yang dimiliki BPN kota Palembang.

Pelaksanaan ukur ulang tanah sudah berjalan 1 th dan sampai saat ini belum dikeluarkan hasilnya. Oleh karena itu petugas BPN Kota Palembang tidak mau memberikan jawaban yang diharapkan oleh pemilik tanah pengadu, maka mereka memohon kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN RI bapak dr. Sofyan A Djalil, SH, MA, MLAD memberikan teguran kepada jajaran kewilayahan BPN RI atau mengambil alih tugas-tugas yang tertuang dalam Permen BPN RI no. 38 th 2016, sehingga rakyat Indonesia pencari keadilan dapat menerima jawaban dengan baik dan benar berikut tanah yang dimilikinya bisa kembali kepada pemilik yang berhak.

Bahwa untuk diketahui pemilik tanah telah melaporkan ke BPN RI di Jakarta, pada tgl. 04 Maret th. 2020 dengan harapan permasalahan tersebut diatas dapat cepat dituntaskan dengan baik.