Curigai Mutasi 402 PNS Pemkab Tangerang, Ketua DPRD: Mendadak dan Tertutup

Ilustrasi PNS (foto: Ist)

Reportase.tv, Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memutasi dan merotasi 402 pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di GSG Tigaraksa, Rabu (21/10) lalu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara virtual, dipusatkan di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Tangerang di Tigaraksa. Pegawai Negeri Sipil yang dilantik dan diambil sumpah jabatan melalui zoom meting room pada kantor masing-masing.

Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenTangerang dari 402 pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional yang dilantik Bupati Tangerang, jumlah pejabat Eselon III A 31 orang, Eselon IIIB 44 orang, Pejabat Eselon IV A 185 orang, Pejabat Eselon IV B 122 orang, Jabatan Fungsional 12 orang, dan Inpassing Jabatan Fungsional sebanyak 8 orang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan, pihak mencurigai proses mutasi dan rotasi 402 pejabat tersebut. Menurutnya keputusan dari pihak Pemkab Tangerang terkesan tertutup dan mendadak.

“Mencurigakan sekali, prosesnya mendadak dan tertutup. Undangan disebarkan tengah malam,” ujar Kholid seperti dikutip Tempo.

Khalid menjelaskan, tidak ada pemberitahuan ke pihak DPRD Kabupaten Tangerang terkait mutasi tersebut. Padahal sejumlah pejabat yang dirotasi setingkat Kepala Bidang, Camat dan Sekretaris Dinas.

“Sebelumnya ada pemberitahuan, tapi kali ini tidak ada sama sekali. Apakah 402 pegawai itu ditentukan dalam semalam?” ungkapnya heran.

Kholid menduga mutasi ratusan pejabat ini merupakan ego kelompok pejabat Kabupaten Tangerang yang saat ini berkuasa. Bahkan bukan tidak mungkin mutasi tersebut terkait dengan Pemilihan Bupati Tangerang 2023 mendatang.

“Hanya memenuhi kebutuhan ego kelompok, subjektif dan sangat tidak transparan,” tegasnya.

Jika melihat komposisi penempatan para pejabat eselon III ini, kata Kholid, terlihat sekali unsur suka dan tidak sukanya. Hal ini akan berbahaya dan dapat membuat pemerintahan tidak efektif.

“Kebijakan yang salah. Roda pemerintahan tidak berjalan. Karena ego kelompok yang mengedepankan unsur like and dislike,” katanya.

Jika ini dibiarkan, sambungnya, akan berimbas pada roda pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Kholid mencontohkan, banyak pegawai Kabupaten Tangerang ditempatkan pada posisi dan kapasitas yang tidak tepat.

“Misalnya DPRD minta pegawai untuk staf keuangan, tapi dikasih insinyur dan hukum, kan ini aneh,” katanya.

Padahal, kata Kholid, bagian keuangan kebutuhan yang vital, dan hingga sekarang kebutuhan staf keuangan di DPRD Kabupaten Tangerang belum juga terpenuhi. BKSMD seharusnya dapat mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam penempatan pegawai.

“Personal yang tidak sesuai bidang akan mengganggu pelayanan. Transparansi sama dengan good governance. Gimana jika tidak transparan?” katanya.