Demo Mahasiswa di Kantor DPRD Situbondo Ricuh

SITUBONDO, REPORTASE.TV -Puluhan massa yang mengatasnamakan  aktivis Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Abdurrahman Saleh (Unars)  Situbondo, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Situbondo, Kamis (13/12/2018).

Mereka  mempertanyakan kasus uang persediaan  (UP) DPRD Kabupaten Situbondo, dengan nominal  sebesar Rp 500 juta,  yang menyeret bendahara bernama Ika Wahyuningsih  dan Khusnul selaku  staf di Kantor Sekretariat  DPRD Kabupaten  Situbondo.

Dalam aksi kali kedua ini para mahasiswa mendesak untuk bertemu dengan para wakil rakyat, karena tidak segera ditemui, massa merangsek menembus petugas gabungan antara Satpol PP dan  Polisi.

Aksi saling dorong terjadi. Massa nyaris bentrok dengan petugas gabungan. Mereka bisa menahan diri setelah Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono bersama  Dandim 0823 Situbondo Letkol Ahmad Joni Tua tiba di lokasi. Mereka diizinkan bertemu dengan para wakil rakyat di ruang sidang paripurna  Kantor DPRD Kabupaten Situbondo.

 

Kapolres Situbondo, AKBP Awan Hariono meminta para mahasiswa untuk bersama sama menjaga keamanan untuk menjaga kondusifitas di wilayah hukum Situbondo.

“Untuk Situbondo aman dan tertib modal dasar kita untuk percepatan pembangunan,” kata AKBP Awan dihadapan massa.

Menurutnya, aksi demo ini merupakan langkah kecil mahasiswa untuk mendukung program pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya berharap tetap menjaga ketertiban dalam penyampaikan aspirasinya.

“Saya akan memfasilitasi adik adik ini berkomunikasi, tentunya dalam komunikasi tidak semua harus masuk. Bukan kita mau menerima dan semuanya sama,” katanya.

Perwakilan mahasiswa yang tergabung PK PMII Unars diperbolehkan masuk untuk  berdiskusi dengan anggota DPRD Situbondo.

Sementara itu, Ketua PK PMII Situbondo Akhmad Zuhri mengatakan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya menyampaikan tuntutannya kepada anggota DPRD.

“Kita hanya mau berdialog dan meminta pertanggungjawaban ketua DPRD terkait kasus uang persediaan di Kantor  DPRD Kabupaten Situbondo,” kata Akhmad Zuhri.

Akhmad Zuhri menegaskan, dirinya berharap agar oknum yang terlibat dalam kasus UP yang menyeret staf dan bendahara  di Kantor  DPRD  Situbondo itu harus ungkap.

“Saya yakin ada oknum lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi uang persediaan (UP) ini. Oleh karena itu, kedatangan kami  ini,  mendesak agar  kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas di Kantor DPRD,” pungkasnya.

Usai menerima perwakilan pengunjuk rasa, Hadi Priyanto, salah seorang anggota DPRD Situbondo, mengatakan, kasus dugaan korupsi UP senilai Rp. 500 juta ini sudah ditangani aparat penegak Hukum.

“Kedua tersangka dugaan korupsi tersebut, sudah mulai disidangkan di pengadilan Tipikor Surabaya,” kata Hadi Prianto.(fat)