Dibalik Revisi UU KPK, Kepentingan Siapa?

Reportase.tv Jakarta – Penerbitan surat presiden merespon revisi UU KPK usulan DPR menuai kritik sejumlah pihak. Prosesnya yang terbilang cepat menguatkan dugaan soal konspirasi antara pemerintah dan DPR, yang kemudian menimbulkan pertanya publik, Revisi (an) Singakat UU KPK: Kepentingan Siapa ?.

Seperti di ketahui bersama pada Kamis (5/9), Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU KPK menjadi usul dewan setelah sebelumnya diam-diam dibahas di Badan legislasi DPR. Padahal, revisi UU itu tak masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

Sepuluh fraksi di DPR sepakat atas revisi itu. Di hari yang sama, DPR mengirimkan RUU itu kepada Presiden Jokowi.

Merespons hal tersebut, Jokowi keesokan harinya meminta DPR tak melemahkan KPK.

“Yang jelas saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK,” kata Jokowi di Solo, seperi dikutip dari Antara, Jumat (6/9).

Sementara itu, Masinton Pasaribu, kemudian mengaku bahwa pengusul revisi UU KPK itu adalah enam anggota DPR, termasuk dirinya, dari parpol PDIP, PKB, Partai NasDem, PPP, dan Partai Golkar.

Enam hari setelah DPR mengusulkan revisi UU KPK, Jokowi menandatangani dan mengirimkan surat presiden tanda persetujuan pembahasan revisi UU itu di DPR. Yang kemudian di dikuatkan dengan dalih Mensesneg Pratikno, bahwa pihaknya juga mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berbeda dari naskah versi DPR.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) M. andrean Saefudin, menilai penandatanganan surat presiden mengenai revisi UU KPK ini terkesan terburu-buru dan menimbulkan pertanya yang serius terutama kepada presiden, Revisi Singakat UU KPK: Kepentingan Siapa ?.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden memiliki waktu 60 hari untuk berpikir sebelum mengeluarkan surat atau menyatakan sepakat.

“Kenapa 60 hari ? Kalau Orang di Istana buka UU 12 Tahun 2011, adalah supaya presiden berhati-hati dan paham betul substansi undang-undang yang di maksud. Jadi, kalau terburu-buru seperti sekarang, kembali menimbulkan pertanyaan pada publik siapa, sebenarnya Aktor utaman dalam Revisi UU KPK ? Ada waktu 60 hari untuk pikir-pikir,” kata M. Andrean, dalam keterangannya kepada rekan” media, di Sekertarian PERMAHI, Jakarta Selatan. Jum’at (12/9).

“Apalagi ada beberapa substansi dalam RUU KPK yang bisa kita perdebatkan dan menjadi perdebatan publik, kenapa presiden terkesan harus buru-buru menanda tangani surat presiden terkait RUU KPK?” sambungnya.

M. Andrean menjelaskan terdapat lima tahapan dalam pembentukan Undang-undang. Tahap itu meliputi pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan.

Tahap revisi UU KPK kemarin berada di pembahasan. Namun, dalam waktu yang sangat cepat Presiden Jokowi menandatangani dan menyetujui RUU KPK.

“Bisa Anda bayangkan dengan proses yang singkat seperti ini RUU KPK mau dibahas dan disahkan sementara masa jabatan Anggota DPR tinggal berapa hari,” tukas dia.

Dia pun mengkritik sikap Jokowi yang tutup mata dan telinga terhadap masukan publik dan KPK yang digaungkan sejak pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK.

“Presiden dan DPR perlahan-lahan mencabut oksigen dari ekosistem pemberantasan korupsi,” diperparah lagi Presiden bisa dikatakan sukses membangun Infrastruktur tapi gagal membangun reformasi dan logika hukum simpul M. Andrean.

Dia menilai Pemerintah dan DPR sedang berkonspirasi, lalu mau dibawa kemana masadepan Pemberantasan Korupsi, jika kewenangan KPK dilujuci. ini pertanya serius untuk Presiden Jokowi ?

“Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem Negara Hukum Yang Demokratis, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi, dan mendengakarkan kitik publik. (Ad)