Didesak Mundur dari Menkumham, Begini Tanggapan Yasonna Laoly

Menkumham Yasonna Laoly (foto: Ist)

Reportase.tv, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengaku telah mendengar usulan pencopotan dirinya yang digaungkan sejumlah pihak. Usulan pencopotan tersebut salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sebagai Menteri, kata Yasonna, yang bisa mencopot dirinya hanya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Yang bisa mencopot saya Presiden, bukan dia (ICW),” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan.

Desakan mundur terhadap Yasonna belakangan ini gencar terdengar. Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.

“Pak Presiden bilang hati-hati, melalui Mensetneg, ‘hati-hati Pak Menteri kan dicek ulang dicek ulang’,” katanya.

Menurut informasi, Harun yang saat ini telah berstatus tersangka KPK berada di Singapura. Namun informasi tersebut dibantah, karena Harun sendiri diketahui telah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari 2020.

“Kalau saya tidak percaya siapa lagi yang saya percaya? Masa saya pergi ke (Bandara) Soekarno Hatta sana untuk cek kenapa bisa begitu (salah informasi soal keberadaan Harun Masiku). Saya kan percaya kepada data,” paparnya.

Seperti diketahui, Yasonna mencopot Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi terkait informasi keberadaan Harun Masiku. Peneliti ICW Kurnia Ramdhana menilai langkah tersebut keliru.

Menurutnya, apa yang dilakukan Yasonna adalah langkah ‘cuci tangan’ dengan mengorbankan anak buahnya. Pasalnya Yasonna merupakan pemegang otoritas tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM.

“Harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna,” ujar Kurnia.