Diduga Mengandung Kebohongan Publik, Berita di Laman pajak.go.id, Kuasa Hukum Layangkan Surat Keberatan

Tim Kuasa Hukum DIN & Partners Law Firm Saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ( Foto : Dokumen Humas DIN)

Reportase.tv, Tangsel – Laman pajak.go.id menerbitkan berita dengan judul “Pengemplang Pajak 6,2 Miliar Jalani Hukuman 2 Tahun Penjara” didalam berita juga menjelaskan bahwa,  pengemplang Pajak terdakwa Dedy Tanara menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (LP Cipinang) Jakarta (Kamis, 23/1).

Terdakwa yang merupakan Direktur PT Cristal Makmur Mandiri (PT CMM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf  a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Kasus yang menjerat Dedy Tanara ini bermula ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan data transaksi yang dilakukan oleh PT CMM, tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usahanya. Usaha yang dilakukan PT CMM adalah importir mobil bekas, tetapi melakukan penyerahan barang berupa mesin cetak timbul ke industri sepatu. Data kemudian ditindaklanjuti oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat dan berlanjut ke penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Elfian, S.H., M.H. menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp6.194.946.722,00. Vonis tersebut dibacakan dalam Sidang Pembacaan Putusan pada tanggal 9 Januari 2020.

“Menimbang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Dedy Tanara selaku Direktur PT. Cristal Makmur Mandiri telah mengulang dan menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menjualnya kepada PT Mikwang Prima Indo selama kurun waktu tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013,” ungkap Elfian.

“Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat  Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan juga sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” tegas Elfian dalam amar putusannya.

Elfian juga menyatakan bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tanggapan Kuasa Hukum Terdakwa

Menanggapi pemberitaan tersebut pihak pengacara DIN & Partners Law Firm yang berkantor di Jl. Boulevard Raya Blk B01 No. 09 Pondok Jagung Timur – Serpong Utara Tangerang Selatan, melayangkan surat keberatan dan meminta klarifikasi atas pemberitaan yang diduga kuat mengandung kebohongan publik dan menyesatkan, dengan penjelasan sebagai berikut;

  1. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah ceroboh, lalai dan cenderung ambisius dengan menerbitkan berita tersebut secara prematur.
  2. Bahwa DJP telah menyampaikan informasi yang menyesatkan, atau memberikan informasi yang merugikan pihak klien, atas hal tersebut DJP patut dianggap telah melanggar HAM, dengan penjelasan dan dasar  hukum yang sebenarnya.

“Bahwa rangkaian hukum acara persidangan telah dilalui, dan telah dibacakan putusan pada 09 januari 2020, dengan isi putusan diantaranya yaitu, menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah  2 X Rp. 3.097.473.361 = 6.194.946.722 tapi dijudul berita “Pengemplang Pajak 6,2 Miliar Jalani Hukuman 2 Tahun Penjara” ini jelas kebohongan publik,” terang Ibrohim, kuasa hukum terdakwa, Rabu (05/02/20).

Lebih lanjut Ibrohim menjelaskan, dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berupa penjelasan penghitungan, metode dan pendekatan muncul angka Rp. 3.097.473.361 jenis pajak PPN sesuai pasal 25 ayat 6 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, karena menurut kami sudah tidak ada hutang pajak atas pajak pertambahan nilai dan semua sudah dilaporkan pada SPT masa pajak pertambahan nilai, dan hutang pajak nihil.

“Perkara ini kan belum inkrah, masih ada banding dari jaksa penuntut umum jadi pemberitaan tersebut terlalu prematur dan dianggap kebohongan publik. Bahwa perkara a-quo terkait dengan dugaan tindak pidana menerbitkan dan turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjat, telah terungkap dalam fakta persidangan, dalam perkara a-quo tidak pernah ada bukti penerimaan pembayaran terhadap Dedy Tanara atas transaksi yang diduga TBTS tersebut, serta tidak pernah ada faktur pajak atas transaksi yang diduga TBTS terkait perkara a-quo,” ungkapnya.

Selain itu menurut pihaknya, dalam persidangan yang merupakan pokok perkara tersebut, dan juga perlu di catat bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan pertama kali melakukan karena kealpaannya, dimana pihak AR lah yang paling bertanggung jawab atas hal ini terjadi, disamping ketidakmampuan pihak penyidik dari PPNS dan JPU dalam menggelar sidang para pelaku transaksi TBTS berdasarkan fakta hukum persidangan.

“Berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu Kim Seong Rok selaku Direktur PT. Mikwang Prima Indo dan Kusmiyato sebagai Konsultan PT. CMM dan beberapa perusahaan lainnya, disamping Direktur PT. Karunia Purwa Prima, sehingga atas hal tersebut diduga kuat hak asasi Dedy Tanara klien kami dikorbankan sebagai tumbal,” kata Ibrohim.

Surat keberatan dan permintaan klarifikasi atas pemberitaan online pajak.go.id sudah dilayangkan beberapa hari lalu tenggang waktu 14 hari kerja dengan tembusan Menteri Keuangan RI, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Ketua Kejari Jakarta Selatan, Ketua Kejati DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Ombudsman RI. (MS)