Diduga Ubah Informasi di Wikipedia, Roy Suryo Laporkan Sunda Empire ke Polisi

Pakar telematika Roy Suryo (foto: Reportase.tv/ Tri Setyo)

Reportase.tv, Jakarta – Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan Rangga Sasana dan Sunda Empire ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/350/I/Yan.2.5./2020/SPKT/PMJ/24 Januari 2020.

Menurut Roy, Rangga Sasana yang merupakan petinggi Sunda Empire diduga telah melakukan pencemaran nama baik, karena menyebutnya tidak mengerti sejarah. Pernyataan tersebut disampaikan Rangga di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), yang ditayangkan Selasa (22/1) lalu.

“Rangga Sasana tetap saya laporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik, tetapi institusi yang mengubah (sejarah PBB dan NATO versi Wikipedia) tercatat adalah Sunda Empire. Itu uga saya laporkan,” ujar Roy di Mapolda Metro Jaya, Jumat (24/1).

Pada Rabu (22/1), kata Roy, sejarah PBB dan NATO di Wikipedia telah diubah oleh akun anonim. Berbekal kemampuan telematika yang dimiliki, Roy melakukan trace pada IP akun anonim yang ada.

“Sejarah tentang PBB diubah dengan kabar bohong, dengan berita bohong yang menyatakan kalau PBB itu didirikan di Bandung di gedung Isola di Lembang. Ini kabar bohong,” tegasnya.

Setelah dirinya melakukan penelusuran, Roy yakin, IP anonim tersebut merujuk ke satu nama yaitu Sunda Empire. Hal itu menurutnya berbahaya karena mengubah suatu rujukan tanpa didasari bukti ilmiah.

“Dia secara kasar, secara tidak ilmiah telah mengubah sejarah melalui Wikipedia dan ini berbahaya. Lihat di Wikipedia, itu kalau kita mengakses sejarah tentang PBB dan NATO yang muncul adalah sejarah palsu yang dibuat Sunda Empire,” katanya.

Roy melaporkan Rangga dan Sunda Empire dengan Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 31 junto Pasal 48 dan atau Pasal 32 junto Pasal 51 ayat 1 di UU nomor 19 tahun 2016 yang merupakan revisi dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Kemudian pasal lain yang akan diterapkan yakni Pasal 14 dan Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana dan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.