Dishut di Desak Setujui Lahan Program TORA di Simalungun

MEDAN,REPORTASE.TV-Dinas Kehutanan Sumatera Utara diminta segera menyetujui lahan di Kabupaten Simalungun, yang dijadikan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pasalnya, hingga memasuki tahun 2019 program yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk 2018 dengan luas lahan sekitar 3.000 hektar belum juga terlaksana.

Anggiat Sinaga dan Hartono Sinaga selaku petani penggarap lahan di Simalungun,mengatakan diduga Dishut Sumut sengaja menggantung program TORA yang digaungkan Pemerintah Pusat di Kabupaten itu.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah belum bisa mengeluarkan sertifikasi lahan masyarakat di Simalungun karena belum adanya verifikasi dari tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) yang notabenenya berasal dari Dinas Kehutanan Sumut.

“Lahan sudah memenuhi persyaratan tapi kenapa tidak juga disetujui sampai sekarang. Apalagi yang ditunggu mereka (Tim Inver PTKH), padahal tim dari pusat sudah melakukan verifikasi ke lapangan dan kepala desa disana juga sudah menandatangani Pakta Integritas,” ungkap Anggiat Sinaga, Sabtu (26/1/2019).

Ia mengaku, belakangan terdengar kabar Pemprovsu ingin menjadikan total lahan seluas 3.000 hektar yang tersebar di Simalungun itu sebagai Perhutanan Sosial.

“Ini kan gak nyambung, program TORA itu kan tujuannya agar masyarakat yang sudah mendiami suatu lahan berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan sertifikasi. Kalau Perhutanan Sosial, tetap saja warga namanya menumpang. Jadi untuk apa tim verifikasi dari Kementrian Agraria turun ke lapangan,” keluhnya.

Diutarakan dia, sebelumnya tim dari Kementerian Agraria sudah turun melihat langsung kondisi di lapangan. Mereka juga sudah berbicara dengan Camat dan Kepala Desa di sana. “Jadi tim dari Pusat itu punya peta indikatif, dan inilah yang menjadi acuan kerja mereka. Berdasarkan peta itulah tim dari Kementerian Agraria berani menyatakan sekitar 3.000 hektar lahan garapan di Simalungun layak masuk dalam program TORA,” sebutnyanya.

Sementara, Hartono Sinaga menuturkan, akibat belum turun verifikasi dari Tum Inver PTKH Sumut, program TORA di Simalungun menjadi terlambat. Seharusnya program ini selesai pada tahun 2018 kemarin.

“Ada apa ini?? padahal warga penggarap di sana sudah sangat berharap. Mereka layak mendapat program ini karena sudah berpuluh-puluh tahun menetap di kawasan itu,” kata Hartono.

Bahkan, sambung Hartono jika persoalan ini tetap berlarut, maka Dishut Sumut Diminta Segera Setujui Lahan Program TORA di Simalungun
#Jangan Jadikan Perhutanan Sosial#

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Dinas Kehutanan Sumatera Utara (Dishut Sumut) diminta segera menyetujui lahan di Kabupaten Simalungun, yang dijadikan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pasalnya, hingga memasuki tahun 2019 program yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk 2018 dengan luas lahan sekitar 3.000 hektar belum juga terlaksana.

Menurut Anggiat Sinaga dan Hartono Sinaga selaku petani penggarap lahan di Simalungun, Dishut Sumut sengaja menggantung program TORA yang digaungkan Pemerintah Pusat di kabupaten itu.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah belum bisa mengeluarkan sertifikasi lahan masyarakat di Simalungun karena belum adanya verifikasi dari tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) yang notabenenya berasal dari Dinas Kehutanan Sumut.

“Lahan sudah memenuhi persyaratan tapi kenapa tidak juga disetujui sampai sekarang. Apalagi yang ditunggu mereka (Tim Inver PTKH), padahal tim dari pusat sudah melakukan verifikasi ke lapangan dan kepala desa disana juga sudah menandatangani Pakta Integritas,” ungkap Anggiat Sinaga, Sabtu (26/1/2019).

Ia mengaku, belakangan terdengar kabar Pemprovsu ingin menjadikan total lahan seluas 3.000 hektar yang tersebar di Simalungun itu sebagai Perhutanan Sosial.  “Ini kan gak nyambung, program TORA itu kan tujuannya agar masyarakat yang sudah mendiami suatu lahan berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan sertifikasi. Kalau Perhutanan Sosial, tetap saja warga namanya menumpang. Jadi untuk apa tim verifikasi dari Kementrian Agraria turun ke lapangan,” keluhnya.

Diutarakan dia, sebelumnya tim dari Kementerian Agraria sudah turun melihat langsung kondisi di lapangan. Mereka juga sudah berbicara dengan Camat dan Kepala Desa di sana. “Jadi tim dari Pusat itu punya peta indikatif, dan inilah yang menjadi acuan kerja mereka. Berdasarkan peta itulah tim dari Kementerian Agraria berani menyatakan sekitar 3.000 hektar lahan garapan di Simalungun layak masuk dalam program TORA,” sebutnyanya.

Sementara, Hartono Sinaga menuturkan, akibat belum turun verifikasi dari Tum Inver PTKH Sumut, program TORA di Simalungun menjadi terlambat. Seharusnya program ini selesai pada tahun 2018 kemarin.

“Ada apa ini?? padahal warga penggarap di sana sudah sangat berharap. Mereka layak mendapat program ini karena sudah berpuluh-puluh tahun menetap di kawasan itu,” kata Hartono.

Bahkan, sambung Hartono jika persoalan ini tetap berlarut, maka ribuan warga penggarap yang ada di Simalungun akan mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara dan juga Dinas Kehutanan Sumut untuk melakukan aksi unjuk rasa guna meminta penjelasan.(Rossi46)