Diskusi Unpam : Memotret Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19

Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan menggelar Webinar nasional. ( Foto/Banner )

Reportase.tv, Tangsel – Program Pascasarjana Universitas Pamulang (Unpam) Tangerang Selatan menggelar Webinar Nasional dengan tema “Memotret Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 dan Era Normal Baru di Indonesia”. Webinar ini diikuti oleh sekitar 700 peserta, baik melalui Zoom dan Youtube, Sabtu (13/06/20).

Webinar ini dibuka langsung oleh Rektor Unpam Dr. H. Dayat Hidayat MM, dan dimoderatori oleh Dosen Magister Hukum Unpam, Dr. Susanto, SH, MM, MH. Hadir sebagai narasumber, Dosen Unsoed Dr. Angkasa SH, M.Hum, Dirjen PAS Kemenkumham Drs. Reinhard Saut Poltak Silitonga, SH, M.Si diwakili Aris Munandar, M.Si. dan Dosen Magister Hukum Pascasarjana Unpam Dr. Gregorius Hermawan Kristiyanto, SH, MH.

Dalam Webinar tersebut, Dayat Hidayat menjelaskan, banyak perubahan nilai terutama dengan adanya fenomena kehidupan yang semakin adanya kesulitan baik secara ekonomi finansial dan sebagainya. Oleh karena itu, maka sudah sepantasnya para praktisi hukum untuk memotret bagaimana kejahatan yang terjadi di masa pandemi covid 19 ini.

“Saya ingin menekankan kepada teman-teman bahwa hal yang paling utama adalah memotret kejahatan dari sisi moral yang saat ini begitu sangat luar biasa. Oleh karenanya maka jadikan diskusi ini sebagai referensi untuk jadi bahan kajian,” ujar Dayat.

Dalam paparannya, dosen Unsoed, Angkasa Sudigdo mengingatkan, bahwa perdagangan manusia juga terus terjadi saat kondisi pandemi Covid-19. Hal ini cukup mengerikan karena dalam kasus perdagangan orang, manusia tidak dianggap sebagai manusia, tetapi sebagai benda yang seolah-olah sebagai suatu objek yang tidak mempunyai perasaan.

“Pada tahun 2017, Dirtipidum Bareskrim Polri telah memulangkan 1083 korban perdagangan orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1078 merupakan perempuan dewasa dan sisanya anak-anak,” katanya.

Terlebih saat pandemi seperti sekarang, nasib para korban perdagangan manusia yang masih berada di tangan para pedagangnya akan makin tragis. Selain itu, para pelaku perdagangan manusia juga masih memburu calon korbannya saat masa pandemi sekarang ini.

“Para pelaku perdagangan manusia mungkin akan lebih aktif dan memangsa terhadap orang-orang yang kondisinya lebih rentan daripada sebelumnya. Karena mereka telah kehilangan sumber pendapatan mereka saat ini,” jelasnya.

Perdagangan manusia sendiri, kata Angkasa, tidak hanya terbatas pada eksploritasi seksual saja. Banyak sektor lain yang memanfaatkan korban dari perdagangan manusia.

“Anda bisa melihat di perkebunan, di sektor perikanan di lautan, budidaya ikan di tengah laut itu banyak penelitian menunjukkan perdagangan manusia di sana luar biasa banyaknya. Tapi ya itu tadi terungkapnya masih sedikit,” katanya.

Kemudian, Aris Munandar yang mewakili Dirjen Pemasyarakatan menjelaskan tentang asimilasi terhadap tahanan saat pandemi Covid-19. Dari sekitar 270 ribu narapidana, ada sekitar 40 ribu yang mendapat asimilasi.

“Kebijakan untuk mengatasi masalah dan mengintegrasikan bagi mereka yang memenuhi syarat. Jadi tidak serta merta dibebaskan, namun ada kriteria tertentu,” katanya.

Narapidana yang mendapat asimilasi, kata Aris, harus telah menjalani dua per tiga masa hukuman. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di Lapas, yang bukan tidak mungkin akan mempercepat penyebaran Covid-19.

“Lapas di Jakarta seperti Salemba dan Cipinang itu jangankan untuk menjaga jarak, di sana kondisinya kayak pepes ikan, jadi social distancing susah dilakukan. Kemudian di dalam Lapas juga akan rentan terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban,” paparnya.

Sementara Gregorius Hermawan menjelaskan, salah satu yang harus diantisipasi saat pandemi Covid-19 adalah banyaknya informasi hoaks yang beredar. Hoaks yang beredar secara garis besar meliputi empat hal, yakni data, fasilitas kesehatan, isu pengobatan dan menyebar ketakutan.

“Jika hoaks tersebut dibiarkan, maka akan menyulitkan pemerintah mengambil suatu tindakan terhadap penanganan Covid-19 ini,” katanya.

Gregorius mengatakan, penanganan covid 19 ini tidak akan berjalan lancar jika hoaks tersebut dibiarkan bukan hanya menyusahkan pemerintah. Masyarakat juga akan terdampak langsung dengan adanya hoaks ini.

“Kalau kita ibaratkan itu sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah masyarakat kesulitan ditambah lagi dengan berbagai macam kejahatan berita bohong, ini akan sangat merugikan masyarakat,” jelasnya.

Selain hoaks, sambung Gregorius, kejahatan jalanan pada masa pandemi saat ini juga mengalami peningkatan. Oleh karenanya, segala upaya penanganan yang sedang diupayakan ini harus berjalan dengan efektif.

“Jadi kalau memang masyarakat yang tidak bisa ikut menjaga jangan membuat gaduh. Mari kita ikut sama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan wabah Covid-19 ini,” pungkasnya. (Redaksi)