DPR Minta Pemerintah Jamin Hak Beribadah Pekerja Migran

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayat. Foto: dpr.go.id

Reportase.tv, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayat meminta pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, pemerintah harus menjamin para PMI mendapatkan hak untuk beribadah dan memperoleh makanan halal.

“Hak beribadah dan memperoleh makanan halal di negara tempatnya bekerja. Ini salah satu hal penting yang perlu mendapatkan jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kemenaker,” ujar politisi yang karib disapa Mufida, Rabu (18/12).

Politisi PKS ini menilai, para PMI kurang mendapat pembinaan sebelum berangkat ke negara tujuannya. Akibatnya, mereka tak memiliki persiapan menghadapi shock culture.

“Ditambah lagi, sistem kontrak banyak yang tidak sesuai dengan janji kepada PMI. Sistem pengiriman amburadul, banyak yang illegal higga pembayaran gaji masih banyak temuan masalah, bahkan hingga kasus-kasus PMI tidak dibayar,” paparnya.

Pemerintah melalui Kemenaker, kata Mufida belum meratifikasi konvensi ILO tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Sehingga sampai saat ini perlindungan keluarga PMI masih rentan.

“Banyak keluarga PMI bermasalah dan angka perceraian tinggi,” katanya.

Politisi PKS ini juga mendorong Kemenaker dan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatakan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan semua stakeholder untuk konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan UU 18 tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara terkait kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri, Mufida mengingatkan Pemerintah untuk tidak berpuas diri dengan capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pasalnya, PR pemerintah untuk membenahi tata kelola bidang ketenagakerjaan masih sangat banyak.

“Tantangan masa depan masih sangat berat. Salah satunya adalah tentang angka pengangguran dari penduduk berpendidikan SMA dan SMK ke atas masih tinggi,”

Dari sisi kualitas, tenaga kerja Indonesia juga masih harus terus ditingkatkan, khususnya di mata dunia. Mengutip Asian Productivity Organization, Mufida memaparkan, tingkat produktivitas pekerja di Indonesia menempati urutan ke 4 di kawasan ASEAN. Berada di bawah Singapore, Malaysia dan Thailand.

Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, menurut Institute for Manajemen Development, daya saing tenaga kerja Indonesia berada di bawah Singapur, Selandia Baru, bahkan juga Thailand.

“Jadi kewajiban Pemerintah dalam hal ini Kemenaker, untuk meningkatkan harga diri bangsa di mata dunia di bidang ini,” tandasnya.