Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Diskominfo Kota Probolinggo Sosialisasi Undang Undang Tentang Cukai

Susana sosialisasi perundang-undangan tentang cukai oleh Diskominfo Kota Probolinggo dengan pedagang rokok dan toko kelontong untuk gempur rokok ilegal
Susana sosialisasi perundang-undangan tentang cukai oleh Diskominfo Kota Probolinggo dengan pedagang rokok dan toko kelontong untuk gempur rokok ilegal

Reportase.tv Probolinggo – Program gempur rokok ilegal oleh Tim Bea Cukai Kota Probolinggo terus digencarkan, kali menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sosialisasikan perundang-undangan tentang cukai.

Kegiatan tersebut mengundang pedagang rokok dan toko kelontong di wilayah Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Mayangan, Senin (22/11/21) pagi di Ballroom Paseban Sena.

Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio menyampaikan, penggunaan DBHCHT di Kota Probolinggo diprioritaskan untuk jaminan kesehatan masyarakat. “Jadi anggaran DBHCHT ini kita dapat tahun ini Rp 18,8 Milyar, 75% nya kita gunakan untuk program UHC, Universal Health Coverage,” terang mantan Camat Kademangan itu.

Kepala Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Probolinggo, Andi Hermawan dalam pemaparan materinya juga menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh Tim Bea Cukai Probolinggo bersama dengan pemerintah kota setempat untuk menggempur rokok ilegal. Salah satu yang terbaru adalah operasi bersama di wilayah Wonoasih.

“Operasi bersama pemerintah kota dan kebetulan kemarin kami dapatkan di daerah Wonoasih, masih terdapat warung yang menjual rokok ilegal tanpa pita cukai,” jelas Andi.

Sosialisasi tersebut juga diisi materi Kasubag Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Sofiatus Sholihah, yang menjelaskan mengenai besaran pembagian DBHCHT dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya.

“40% untuk pemerintah provinsi (Jawa Timur), 40% untuk kabupaten/kota penghasil jadi kabupaten/kota yang punya pabrik rokok punya tembakau atau punya salah satunya dapat, dan 20% untuk kabupaten/kota lainnya,” ungkap Sofiatus.

Menurut Sofiatus, fokus penggunaan DBHCHT selain untuk kesejahteraan petani dan buruh tembakau juga diprioritaskan untuk kesehatan dan pembangunan ekonomi daerah. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan fokusnya yang pertama sasarannya adalah untuk petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, kemudian prioritas yang lain adalah untuk kesehatan kedua pemulihan ekonomi daerah, fokus di situ,” ujarnya

Dalam sesi dialog, salah satu peserta bernama Samsudin sepakat bahwa semua pihak harus bersama-sama menggempur rokok ilegal. “Ini pribadi saya, jadi cukai (rokok) positifnya itu memberi kontribusi pada negara dan rokok ilegal itu merugikan negara, itu saja” kata pedagang rokok asal Curahgrinting itu.

Pada agenda sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang cukai kali kesembilan ini beberapa pejabat Pemkot yang hadir antara lain Kepala DPMPTSP M. Abbas yang sekaligus Plt Camat Mayangan, Kabag Perekonomian Heri Astuti serta Camat Kanigaran Agus Rianto. (Phan)