Ini Rapor Merah Susi Yang Membuatnya Gagal Jadi Menteri Lagi

Susi Pudjiastuti Menteri Yang Gagal Jadi Menteri Lagi Karena Banyak Rapor Merahnya. (Foto : iatimewa)

Reportase.TV Jakarta– Presiden Joko Widodo menunjuk politisi Gerindra Edhy Prabowo menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Penunjukan Edhy diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pengumuman dilakukan tiga hari setelah Jokowi dilantik sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin, Minggu (20/10/2019).

Digantinya Menteri Susi mengejutkan publik sebab ia dikenal media darling dan populatitasnya disukai publik.

Lantas apa yang menjadi alasan sebenarnya Menteri Susi tak lagi dipakai?

Menurut aktivis media sosial Denny Siregar tidak dipakainya Susi bukan tanpa sebab. Ini adalah buntut dari beberapa kejadian yang akhirnya membuat presiden Jokowi mendepak menteri kecintaan netizen itu.

“Suara keluhan datang dari Kamar Dagang Industri atau Kadin yang mengeluhkan lambatnya ijin operasi kapal sehingga nelayan tidak bisa maksimal beroperasi. Bagi nelayan itu kerugian besar, karena mereka lebih sibuk mengurus administrasi daripada mendapat keuntungan di lautan,” ungkapnya dalam akun facebook Denny Siregar.

Selain itu, keluhan datang dari nelayan yang susah menjual ikannya.

Disisi berbeda, pabrik pengolahan perikanan mengeluh kekurangan bahan baku.

Dalam artian sederhana, secara pembangunan infrastruktur di sektor perikanan, Susi dinilai gagal sehingga terjadi gap antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Daerah yang banyak ikan ga bisa jual ikan, daerah yang kurang ikan makin tidak sejahtera.

Ketimpangan itu membuat pendapatan kita dari sektor ikan tidak optimal. Padahal, di sektor inilah salah satu kekayaan Indonesia.

Selain itu, bukan rahasia lagi bahwa Susi tidak bisa bekerjasama dengan LBP sebagai Menko. LBP minta Susi setop penenggelaman kapal dan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan, tapi Susi masih tetap asyik disana.

Dan inilah yang jadi kelemahan Susi, karena lebih suka memainkan PR bagi dirinya daripada bekerja lebih luas mensejahterakan sektornya.

Dan puncaknya adalah ketika Susi membatalkan reklamasi teluk Benoa. Kebijakan ini dilakukan Susi saat masa transisi, dimana Jokowi sudah mengeluarkan larangan untuk membuat kebijakan apapun. Susi dinilai membangkang dan ini tidak baik bagi koordinasi yang membutuhkan kerjasama tim.

Intinya, Susi sukses di fase pertama dalam menangani pencurian, tapi gagal di fase berikutnya dalam masalah kesejahteraan. Ditambah koordinasi yang kurang karena Susi terlalu independen, merah di rapor Susi terlalu banyak. (Tata)