Jenazah Korban Bencana Harus Ditangani dengan Cara Bermartabat

Reportase.TV, Jakarta, Jenazah korban bencana alam harus ditangangi dengan cara-cara yang beradab. Siapapun tim penolong harus mengingat, bahwa jenazah harus diperlakukan bermartabat. Artinya, ada proses dokumentasi, identifikasi dan proses pemakaman yang layak.

Perlakuan jenazah yang layak ini menjadi fokus diskusi manajemen jenazah yang diselenggarakan ICRC- Basarnas dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam kebencanaalaman.

“Kita mau manusia yang beradab, jadi harus memperlakukan jenazah secara bermartabat walau kondisi jenazah sudah tidak dapat dikenali lagi dalam bencana alam. Artinya, sebisa mungkin kita dapat mengidentifikasi awal, memastikan keluarga dapat menemukan dan memakamkannya dengan layak,” tutur Eva Bruenisholz, ahli foreksik ICRC (International Committee of the Red Cross), Kamis, (20/12/2019).

Dalam dalam diskusi dan pembelajaran itu puluhan perwakilan ACT Indonesia, Disaster Management Institute of Indonesia (DMII), DMC Dhompet Duafa, PMI dan Indonesia Divers Rescue Team (IDRT) dsb.

WHO mengingatkan bahwa manajemen jenazah adalah salah satu dari tiga pilar respons kemanusiaan dalam bencana, bersama dengan perawatan para penyintas dan memulihkan layanan dasar.

Dalam konteks adat ketimuran, jenazah adalah bagian dari keluarga yang tak bisa dilupakan. Oleh karena itu, para sukarelawan yang menolong korban-korban bencana memperhatikan prosedur penanganan jenazah.

“Standar kami ada aturan emas 48 jam yaitu melakukan dokumentasi yang tepat dan perbaiki proses identifikasi dalam waktu 48 jam setelah bencana,” jelas Eva.

Menurut Eva, jika prosedur itu dipahami dan dilakukan secara sadar, maka proses penanganan jenazah akan lebih cepat.

Soalnya, prosedur identifikasi jenazah fase berikutnya, akan diambilalih oleh lembaga penegak hukum Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri.

“DVI itu memang lembaga resmi yang mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada interpol dvi guideline,” jelas Kompol. Drg Muhammad S. Haris, Sp.Rkg, Pusdokkes Mabes Polri.

Prosedur penanganan jenazah korban bencana itu, diharapkan bisa diterapkan oleh semua pihak. Sehingga mampu membantu psikologis keluarga korban.

Diskusi yang dilakukan secara cair itu, akhirnya sepakat perlu dilakukan pelatihan lanjutan dalam manajemen bencana. Soalnya dalam kasus bencana di bawah air, akan berbeda penanganganan jenazahnya.

“Ada tantangan teknis penanganan jenazah di bawah air, terutama korban jatuhnya pesawat terbang, karena kondisinya sangat berbeda dengan di permukaan,” kata Hendrata Yudha, anggota IDRT yang mengkhususkan pencarian dan pertolongan di bawah air.  (tata)