Jokowi dan Probabilitas Pilpres 2019

Penulis : Adlan Daie (Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat)

REPORTASE.TV -Kontestasi Pilpres 2019 dari sisi top figurnya antara Jokowi vs Prabowo ibarat mengulang kontestasi Pilpres 2014 lalu. Variabel-variabel yang membedakannya terletak pada posisi Jokowi sebagai capres petahana, komposisi pasangan cawapresnya, konfigurasi partai-partai pengusungnya, keserentakan waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpresnya serta dinamika sosial dan suasana kebhatinan masyarakatnya yang mewarnai proses proses politik dalam kontestasi Pilpres 2019.

Variabel variabel inilah yang harus diletakkan dalam satu bidak catur politik untuk membaca dimensi probabilitasnya, yakni kemunngkinan-kemungkinan politik yang diandaikan akan terjadi, apakah pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan unggul dari pasangan Prabowo -Sandiaga Uno, atau sebaliknya ,dengan merujuk pengalaman empirik sebelumnya, trend kecendrungan data survey dan dinamika isu-isunya untuk deteksi dini di tengah-tengah proses politik yang sedang berjalan.

Pengalaman empirik selama tiga kali pelaksanaan kontestasi Pilpres secara langsung menggambarkan kepada kita bahwa capres petahana tidak serta merta memenangkan kontestasi pilpres. Probabilitas dan kemungkinan menang dan kalah sama besar peluangnya. Megawati, capres petahana yang berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi (Ketum PBNU saat itu) di Pilpres 2004 kalah dari pasangan SBY-JK, pasangan pendatang baru.Sebaliknya dalam kontestasi Pilpres 2009, SBY sebagai capres petahana yang berpasangan dengan Budiono relatif mudah menang dari dua pasangan pesaingnya, yakni Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto. Besar kecilnya konfigurasi partai pengusung pun tdk berbanding lurus dengan sukses elektoral pasangan capres- cawapres yang diusungnya sebagaimana terkonfirmasi dari kemenangan pasangan Jokowi- JK yang lebih minimalis dukungan partainya dibanding pasangan Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Di sinilah menariknya kontestasi Pilpres yang bersifat elektoral dimana kerja “meringkus pikiran” orang untuk diarahkan pilihan politiknya tidaklah sederhana. Tidak mudah ditundukkan oleh kekuatan strukrural politik baik dari anasir-anasir pejabat negara (Menteri, gubernur, bupati, walikota dll), parpol, ormas dan relawan terstruktur pendukungnya, kecuali bersinergi secara komplementer dengan kekuatan elektoral figur yang diusungnya dalam formasi desain model-model kampanye yang magnitik secara elektoral dan pencitraan di media elektronik yang “membumi” dan tidak “lebay” serta aura momentum politik yang menyertainya. Inilah yang dulu menjadi salah satu kunci penting kemenangan pasangan Jokowi-JK dalam kontestasi Pilpres 2014.

Memang, kontestasi Pilpres 2019 dari sisi kekuatan elektoral figur Jokowi dan instrument-instrument politik yang dikuasainya secara kasat mata akan lebih mudah dimenangkan pasangan Jokowi-KH Makruf Amin. Sejumlah lembaga survey telah mempublikasikan data-data elektoral hasil survey lembaga-nya sejak Agustus sampai dengan Desember 2018 dengan rentang dinamika elektoralnya untuk pasangan Jokowi-KH Makruf Amin antara 42 persen hingga 54 persen, unggul jauh dari pasangan Prabowo-Sandiaga Uno yang sebesar 27 persen hingga 37 persen. Selisih kurang lbh 20% dg kemungkinan peluang migrasi perpindahan pilihan dan “pemilih menunggu” ( waiting voters) secara akumulatif sekitar 18 persen. Karena itulah, ruang perebutan basis-basis elektoral masing-masing pasangan capres-cawapres akan berlangsung lebih ‘keras’ dan ketat di sisa waktu tiga bulan ke depan hingga hari H, yakni 17 April 2019.

Pesan yang hendak disampaikan dari paparan data-data survey elektoral diatas adalah bahwa dalam kerangka menjaga trend keunggulan elektoral pasangan Jokowi-KH Makruf Amin di atas dan untuk menghindari turbulensi politik yang sia-sia yang dapat membalikkan keadaan, penting untuk secara konsisten meletakkan kekuatan figur Jokowi sbg pemilik “saham elektoral” terbesar dalam proporsi basis magnet elektoralnya sebagaimana analisis laporan utama majalah Tempo dua edisi terakhir (Desember 2018) di mana KH Makruf Amin, pasangannya, lebih bersifat komplementer dan melengkapi penguatan basis-basis elektoral yang lain. Dengan kata lain, Jokowi tidak perlu dipaksa untuk “disantrikan” dan sebaliknya KH Makruf Amin tidak perlu keluar dari maqom keulamaannya dengan dibranded secara melenial. Figur keduanya memiliki rekam jejak yang berbeda dan karena itu kekuatan elektoralnya memiliki basis dan magnet yang berbeda pula. Pertukaran branded dan peran keduanya tidak akan banyak membatu memberikan effek elektoral terutama jika sasarannya basis-basis keagamaan yang sudah lama terbelah garis demarkasi polarisasinya.

Karena itu, kerja-kerja politik tim sukses pasangan Jokowi-KH Makruf Amin, tidak perlu terlalu dalam menyibukkan diri hanya “menguliti” kelemahan personal Prabowo-Sandi dari sisi keagamaannya karena pendekatan simbol-simbol keagamaan tidak potensial lagi terhadap kemungkinan migrasi dan perpindahan elektoral terhadap basis pemilih masing-masing kedua pasangan capres-cawapres yang sudah bersifat “fixed” (tetap) dan “Top off mind”. Sebaliknya, membiarkan manuver-manuver Sandiana Uno yang membawa tema tunggal tentang ekonomi justru potensial merebut pemilih mengambang dan pemilih menunggu sebagaimana dipaparkan data survey di atas sebesar 18 persen. Disinilah pentingnya memproteksi.basis-basis pemilih yang sudah unggul dalam sejumlah lembaga survey diatas dengan pendekatan yang magnitik secara elektoral di basis masing-masing, tidak larut dalam irama dan narasi pasangan pesaingnya, menghindari ujaran-ujaran kebencian dan ujaran-ujaran keangkuhan yang berpotensi menjadi beban dan mendowngrade elektoral pasangan Jokowi-KH Makruf Amin.

Di atas segalanya, marilah kontestasi Pilpres 2019 ini kita ikuti sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dalam proses seleksi sirkulasi kepemimpinan nasional tetap dengan cara-cara “kemanusian yang adil dan beradab” dalam semangat “Persatuan Indonesia”, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Menghindari saling lempar ujaran kebencian, ujaran keangkuhan dan tuduhan-tuduhan dengan stigma negatif lainnya. Agar kelak Jika pasangan Jokowi- KH Makruf Amin menang (insyallah) tidak menguras energi yang sangat besar untuk mempertautkan kembali kohesi-kohesi sosial yang terbelah dan retak sesama anak bangsa “akibat samping” dari proses proses kontestasi Pilpres 2019. Untuk selanjutnya kita semua mendukungnya secara partisipatif, kritis dan konstruktif demi percepatan peningkatan kesejahteraan umum (bukan kelompok) yang berkeadilan sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan (preambule) UUD 1945.