Kadisdikbud Taryono : Sekolah di Tangsel Antusias Terapkan Merdeka Belajar

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Drs. Taryono, M.Si saat menghadiri UN terakhir. (Foto : Hm)

Reportase.tv, Tangsel – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah mengimplementasikan Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM). Program tersebut merupakan satu terobosan baru guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) melalui program Merdeka Belajar. Banyak pihak pun lega. Terutama siswa, orang tua, guru, dan sekolah. Mereka tak lagi terbebani dengan standarisasi syarat kelulusan itu.

Melalui ketentuan UN, semua siswa tak lagi dinilai dari kemampuan personalitinya, melainkan akan dipatok pada standar ujian tersebut. Hal demikian dianggap membuat suasana belajar menjadi tegang dan monoton.

Program GSM yang diterapkan di lingkungan sekolah di Tangsel, selaras dengan kebijakan Menteri Nadiem soal program Merdeka Belajar. Pada intinya, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan menjadi target yang dikejar.

Kadisdikbud Kota Tangsel, Taryono menyebut, sistem UN menjadikan siswa terbelenggu karena persepsi yang dibangun adalah UN segalanya bagi mereka. Tak ada kegembiraan yang muncul manakala UN digelar.

“UN itu dianggap sebagai segalanya, sehingga semua tegang. Siswanya, gurunya apalagi, orang tua siswa, semuanya. Bahkan orang yang beriman sekalipun hilang kepercayaan, karena apa? karena tidak lagi bersandar kepada tuhan, kepada Allah, tapi bersandar pada UN,” katanya di Balai Kota Tangsel, Senin (16/3/20).

Bahkan kata Taryono, suasana tidak bahagia itu benar-benar meruntuhkan potensi-potensi yang dimiliki para siswa. Tak sedikit dari mereka yang gagal lulus disebabkan nilai UN tak tercapai. Dampak terparah, UN bisa menjatuhkan mental belajar itu sendiri.

“Itulah hebatnya hantu Ujian Nasional. Begitu menakutkan, dan tidak membuat suasana belajar menjadi bahagia. Mas Menteri kita sangat mengucapkan terimakasih atas kebijakan Merdeka Belajar ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Taryono membeberkan, bahwa suasana itu harus dirubah dengan diberlakukannya Merdeka belajar. Tahun ini, UN adalah kali terakhir diselenggarakan. Karena tahun berikutnya, semua dikembalikan ke masing-masing sekolah dalam bentuk Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

“Merdeka belajar itu adalah kebijakan pemerintah pusat yang salah satu intinya sekolah itu baik, guru, siswa dan orang tua siswa, tidak lagi stress dan tegang. UN tahun ini yang terakhir, tahun depan sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar yaitu :

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
Kondisi sebelumnya itu mengacu pada semangat Undang-Undang Sisdiknas, yakni memberi keleluasaan bagi sekolah untuk kelulusan. Namun USBN justru membatasi penerapan hal ini.

Setelah muncul kebijakan baru dalam Merdeka Belajar, maka tahun 2020 ini USBN akan diganti ujian (Asesmen) yang diselenggarakan pihak sekolah. Sedangkan ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio atau penugasan karya tulis dan sebagainya.

2. UN.
Kondisinya, materu UN terlalu padat, sehingga guru dan siswa cenderung menguji penguasaan konten, bukan penalaran. Lalu UN juga disebutkan menjadi beban karena dianggap sebagai indokator keberhasilan siswa. Berikutny, UN hanya menilai aspek kognitif dan belum menyentuh karakter siswa.

Dengan kebijakan baru, maka tahun 2021 UN dirubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ada 3 poin yang ditekankan, yaitu literasi, numerasi dan karakter.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Kondisi saat ini guru diharuskan mengerjakan format RPP secara kaku, RPP memiliki terlalu banyak komponen, penulisan RPP menghabiskan banyak waktu bagi guru.

Sedangkan pada kebijakan baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti bisa dipilih secara mandiri yaitu Tujuan pembelajaran, Kegiatan pembelajaran dan Asesment. Kemudian penulisan RPP pun biaa dikerjakan secara efesien dan efektif, sehingga guru bisa menggunakan banyak waktu untuk mengevaluasi pembelajaran itu sendiri.

4. PPDB Zonasi.

Kondisi awalnya, pembagian zonasi yaitu jalur zonasi minimal 80 persen. jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Kemudian pada kebijakan baru, jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, jalur prestasi (sisanya 0-30 persen disesuaikan dengan kondisi daerah.

Sementara, program GSM sendiri dilakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan menjadikan sekolah jadi rumah kedua bagi siswa. Taryono melihat masyarakat Kota Tangsel masih membutuhkan ruang belajar dan sekolah yang aman, nyaman, dan memadai.

“Dengan adanya program GSM ini, siswa nantinya bisa jadi lebih kompak dan diharapkan tidak ada lagi tawuran,” ungkapnya.

Gerakan Sekolah Menyenangkan merupakan sebuah program inovatif pembelajaran bertujuan melakukan transformasi pola pendidikan formal menjadi lebih kolaboratif, inklusif, dan menarik guna mendorong kemampuan diri siswa.

GSM merumuskan konsep sekolah masa depan, yakni sekolah menyenangkan yang memberi ruang tumbuhnya keunikan potensi setiap anak. Tak ada lagi stres ketakutan saat mengikuti pembelajaran. Semua siswa harus dalam suasana bahagia saat menerima pelajaran di sekolah.

Ada tiga aspek dasar keterampilan manusia era digital yang dicoba dibangun melalui program GSM ini yakni: (1) pola pikir terbuka, (2) kompetensi abad 21 berupa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dalam menemukan cara mengatasi masalah, serta (3) karakter moral dan etos kerja. (Hm)