Kampus Unpam Disasar Pajak Retribusi Parkir oleh Pemkot Tangsel, Mahasiswa Meradang

Dr Bachtiar Baetal, SH MH.

PAMULANG – Rencana penerapan pajak retribrusi parkir di lingkungang kampus Universitas Pamulang (Unpam), oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan,  menuai reaksi dari sejumlah kalangan mahasiswa perguruan tinggi swasta tersebut.

Pasalnya, jika penerapan pajak retribrusi diberlakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan membebani para mahasiswa dengan tarif parkir. Padahal, selama ini parkir di area kampus Unpam masih gratis.

“Kami sangat keberatan jika pemerintah Kota Tangerang Selatan memberlakukan pajak retribusi parkir, tentu ini membabani mahasiswa nantinya . Karena sebelumnya kami tidak dipungut biaya, alias gratis tetapi jika kita mau kasih biasanya sukarela saja paling cuma Rp 2000 itupun satu hari ful dan tidak dipaksakan,” ujar Feny Alfiani mahasiswa hukum semester 8 Universitas Pamulang, Selasa (12/03/19).

Menurut ahli Hukum Tata Negara sekaligus dosen Unpam Dr Bachtiar Baetal, menjelaskan. Pada sisi lain, Pemerintah Kota juga harus memperhatikan karakteristik kampus yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan konstribusi nyata yang telah diberikan kampus-kampus tersebut bagi pemerintah daerah. Memang diakui banyak penyelenggara pendidikan tinggi yang menjadikan kampus sebagai lahan bisnis yang menjanjikan, dengan dalil dosen yang profesional dan bermutu, fasilitas yang lengkap, sistem yang canggih, kurikulum yang unggul berbasis internasional serta jaminan keterserapan lulusan di pasar kerja.

Perguruan tinggi menjadi sesuatu barang yang mahal dan tidak semua orang dapat mengaksesnya. Namun ada pula kampus yang justru hadir dalam rangka memberikan akses yang sama kepada semua orang tanpa melihat latar belakang ekonomi peserta didik, namun dengan tetap mengedepankan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Semua orang diberikan kesempatan yang sama mengenyam pendidikan tinggi, mulai dari pemulung, office boy, security, hingga mahasiswa dari kalangan yang mampu secara ekonomi.

Unpam tidak sama dengan perguruan tinggi swasta lain yang dalam pengelolaannya yang cenderung berorientasi bisnis. Unpam tidak hanya membebankan SPP kepada peserta didik dalam kategori low budget, tetapi juga tidak memungut uang bangunan layaknya perguruan tinggi swasta lainnya, yang justru hal tersebut menjadi beban bagi masyarakat yang hendak mengakses pendidikan.

“Ini soal kebijakan yang diamanatkan oleh Perda Kota Tangerang Selatan. Kita tidak menyalahkan pemda dalam pajak, karena tujuan dari pajak adalah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi masih ada ruang diskusi pada perda tersebut. Karena Unpam sebagai perguruan tinggi paling terjakau bagi masyarakat yang sudah memberikan banyak kontribusi pada Kota Tangerang selatan , “ terang Bachtiar.

“Selain itu ada perda yang mengatur tentang  pajak dan retribusi. Sesuai UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 95 Ayat 4 Huruf a dan Perda Nomor 7/2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 140 ayat 2 Huruf D dan C, disebutkan pemda bisa memberikan pengurangan, peringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan sanksinya. Jadi inti dari persoalan ini yang memiliki kewenangan adalah ibu Walikota Airin Rachmi Diany,” pungkasnya.

 

(Ms)