Kapal Tiongkok di Natuna, Ketua MPR: Jangan Biarkan Maling Masuk, dan Kita Hanya Tersenyum

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (foto: Ist)

Reportase.tv, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap kapal penangkap ikan Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Saat melakukan pencurian ikan, kapal tersebut juga didampingi kapal Coast Guard China.

Tindakan yang juga didukung oleh pemerintah Tiongkok itu, selain melakukan pencurian ikan, juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun antar dua negara.

“ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tidak punya dasar apapun di PBB,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (4/1)

Politisi yang karib disapa Bamsoet ini juga meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas. Menurutnya pemerintah harus melakukan tindakan hukum tegas, seperti penenggelaman kapal pencuri ikan.

“Pemerintah Indonesia tidak boleh lembek. Apalagi Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tidak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna,” katanya.

Jika pemerintah lembek, kata Bamsoet, maka Indonesia akan dianggap lemah oleh Tiongkok. Bukan tidak mungkin esok akan ada negara lain yang berani menginjak-injak harga diri Indonesia.

“Apabila kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dan akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok,” tegasnya.

Bamsoet juga mendorong agar pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga wilayah laut atau “coast guard”, mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna. Tanpa ditunjang kekuatan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang prima, maka tidak mungkin TNI dapat menjaga kedaulatan dengan sempurna.

“Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghadapi perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang,” pungkasnya.