Kasus Korupsi Dana BOS Kota Bogor, Pengacara Subradi Akan Ajukan Eksepsi

Kuasa hukum terdakwa Subadri, Kartono (foto: Dok)

Reportase.tv, Bandung – Sebanyak enam tenaga pendidik yang terdiri dari kepala sekolah SD dan oknum guru SD menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (18/11). Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Selain enam oknum tenaga pendidik, terdapat satu orang dari pihak swasta yang juga menjalani sidang dalam kasus tersebut. Dia adalah JR Risnanto, yang merupakan rekanan pengadaan naskah soal ujian.

Adapun oknum tenaga pendidik yang terseret dalam kasus ini ialah mantan Kepala SD Ciluar II Kecamatan Bogor Utara, Gunarto, lalu Kepala SD Negeri Gunung Batu I, Dedi, M Wahyu Kepala SDN Panaragan I Kecamatan Bogor Tengah, Subadri Kepala SDN Bondongan Kecamatan Bogor Selatan, dan Dede M Ilyas selaku Kepala SDN Bangka III Kecamatan Bogor Timur. Serta satu oknum guru PNS bernama Basor.

Jaksa Kejari Kota Bogor, Haryadi, mengatakan, kasus itu bermula saat 211 SD di Kota Bogor menerima dana BOS, terhitung sejak 2017 hingga 2019. Dengan rincian pada 2017 mendapat dana BOS senilai Rp 69 miliar lebih, 2018 Rp 70 miliar lebih dan 2019 Rp 67 miliar lebih.

Terdakwa JR Risnanto kala itu meminta untuk jadi rekanan untuk penyedia penggandaan naskah soal ujian sekolah dasar se-Kota Bogor 2017 senilai Rp 22 miliar lebih. Namun saksi almarhum Taufan Hermawan, selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Bogor 2017-2020, mengaku bahwa uang pengadaan naskah ujian tidak diterima seutuhnya oleh JR Risnanto.

“Menurut saksi, terdakwa JR Risnanto mengaku bahwa dari harga yang nantinya akan dimuat dalam kontrak kerjasama, tidak seluruhnya dibayarkan kepadanya. Namun akan ada potongan dengan alasan untuk operasional sekolah,” ujar Haryadi.

Haryadi mengatakan pengadaan soal ujian ini dikoordinir oleh ‎Taufan Hermawan bersama dengan K3S tiap kecamatan. Adapun proyek naskah soal yang ditangani Risnanto terdiri dari soal ujian UTS, UKK, UAS dan try out selama tahun 2017 hingga 2019 untuk sebagian besar SD negeri di Kota Bogor, dan menghabiskan APBN senilai lebih dari Rp 22 miliar.

“Jumlah tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada penyedia yakni JR Risnanto melainkan hanya Rp 12 miliar lebih. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp 9,8 miliar lebih,” terangnya.

Dari selisih Rp 9,8 miliar, kata Haryadi, akhirnya disepakati untuk dibagikan dengan rincian Taufik Hermawan menerima Rp 2,5 miliar, Gunarto‎ menerima Rp 399 juta, H Basor menerima Rp 236 juta. Sementara Dedi S menerima Rp 349 juta, M Wahyu menerima Rp 255 juta, kemudian Subadri menerima Rp 389 juta lebih, dan Dede M Ilyas Rp 349 juta.

“Kemudian seluruh kepala sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana Rp 4 miliar lebih,” katanya.

Jaksa, lanjut Haryadi, juga telah berkoordinasi dengan pihak audit Inspektorat Kemendikbud. Dari hasil audit, diketahui ada kerugian negara dari proyek pengadaan naskah ujian ini.

“Hasil audit Inspektorat Jenderal Kemendikbud menentukan kerugian negara dalam pengadaan naskah soal ujian selama 2017-2019 sebesar Rp 17,1 miliar lebih,” terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Subradi, Kartono menilai, ada sejumlah dakwaan yang dinilai tidak sesuai berkas acara pemeriksaan (BAP). Hal ini juga telah diaminkan oleh Subradi selaku terdakwa.

“Kita tim kuasa hukum mengajukan eksepsi menyangkut syarat-syarat atau formalitas surat dakwaan. Eksepsi ini hak terdakwa, setelah konsultasi dengan tim kuasa hukum. Hal ini didasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP,” ujar Kartono.