Konsekwensi Melaksanakan PSBB Oleh Pemerintah Daerah

Budi Setiawan, Praktisi Hukum Paska Sarjana Universitas Pamulang. ( Foto/is )

Oleh: Budi Setiawan

Praktisi Hukum Paska Sarjana Universitas Pamulang

Pada tgl. 6 April 2020 Menkes RI telah menyetujui penerapan status Pembatasan Sosial Bersekala Besar ( PSBB ) kepada prop dki Jakarta dan surat persetujuan PSBB telah ditandatangani. Setelah disetujui oleh Menkes RI, maka kepala daerah tersebut WAJIB melaksanakan PSBB. Hal ini sesuai dengan PP no. 21 th. 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan memutus rantai penyebaran virus corona / covid 19.

“Bagaimana bisa keluar dari kemelut permasalahan seperti tersebut diatas”,  karena dari satu sisi masyarakat meminta PSBB segera dilaksanakan, tapi dari sisi SDM kewilayahan belum siap dengan data yang harus dilengkapi. Bisa dibayangkan kalau sampai dokumen2 atau data yang perlu disiapkan untuk dasar pelaksanaan PSBB dikewilayahan dibuat asal2 an sedangkan data tersebut menyangkut pertanggung jawaban keuangan negara yang dipergunakan untuk PSBB.

Kita harus antisipasi niat melalui komitmen setiap petugas, pejabat dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan korupsi uang negara ( dana stimulus dari negara utk Covid 19 ). Sehingga peristiwa corona ini bisa menciptakan budaya taat hukum dan tdk bersemboyan bahwa hukum dibuat untuk dilanggar, tetapi hukum harus dipatuhi. Apalagi dalam masa Wabah Nasional yang memerlukan dana stimulus yang besar dan para pejabat maupun petugas bersama sama dng masyarakat tertentu melakukan kejahatan dengan mengambil uang negara dengan tidak bertanggung jawab sehingga  merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut dapat dipidana dengan ancaman hukuman mati sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal. 2 ayat ( 1 ) , ( 2 ) UU TIPIKOR.

Oleh karenya mereka harus diikat dengan kode etik profesi, SOP ( standard operating procedure ) , akuntabilitas profesi dan transparansi pelaksanaan tugas, sehingga tidak dimanfaatkan koruptor untuk membantu melakukan kejahatan. Kita harus antisipasi peluang atau kesempatan berbuat , melalui pengaturan yang ketat dan pengawasan yang ketat , transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas secara terus menerus. Pengawasan dan transparansi menjadi kekuatan utama untuk mencegah kesempatan berbuat kejahatan / korupsi.

Peran pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat menjadi kunci untuk membunyikan Peluit ( whistel blower ) adanya kerawanan korupsi agar tidak dimanfaatkan oleh koruptor atau calon koruptor.

Masyarakat harus berani mengatakan tidak kepada petugas yang meminta sesuatu atau mempersulit proses,  didukung oleh transparansi pemberitaan media massa tentang penyimpangan sekecil apapun.