HPN 2019 , Mem-Framing Kebanggaan Berbangsa Yang Independen

MEDAN,reportase.tv-Peringatan Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari hingga kini masih menjadi perbedaan pandangan diantara sesama organisasi profesi jurnalis. . Namun setidaknya bagi sebagian besar organisasi, selain organisasi profesi, ososiasi-asosiasi yang yang masuk dalam domain mediapers, masih menjadikan tanggal ini sebagai “hari besar” bagi pers.

Apalagi landasan legal pemilihan tanggal ini Hari Pers dikuatkan dengan adanya Keppres No.5/1985. Namun sejatinya, ‘debatable’ tanggal ini bukan menjadi halkrusial yang mesti saban tahun dipersoalkan. Masih banyak problematika yang dihadapi pers yangsaat ini menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal.

Penetrasi dari media sosial (soial media) di tengah-tengah masyarakat saat ini, perlahan tapi pasti ikut menggerus ‘target market’ pers arus bawah maupun media pers digital. Traffic informasi saling berseliweran tanpa bisa dihentikan dengan volume tak terbatas, seakan ikut men-‘delegitimasi’ mediamainstreame yang terkesan abai akan hal ini.

Perebutan ‘market share’ yang begitu dahsyat tersebut, merupakan salah satu tantangan yang mau tak mau merupakan sebuah realitas yang tidak bisa terhindarkan. Sebagai media pers, seyogianya dapat mencari formulasi untuk tetap mempertahankan eksisten media yang telah memiliki sejarah panjang dan memiliki prinsip-prinsip jurnalisme yang ketat.

Namun tak jarang, media pers saat ini malah mencoba melakukan “bunuh diri” massal dengan memposisikan diri sebagai pengikut media sosial yang tidak memiliki kaedah-kaedah ketat, seperti fakta, verifikasi dan pertangungjawaban redaksi yang begitu jelas.

Pers bermetaformasis di tahun Politik

Kontestasi politik dalam tahun demokrasi saat ini, ikut menarik-narik lembaga pers dalam spekturum yang tidak menguntungkan bagi kehidupan pers yang sehat. Tarik-menarik kepeningan antara ‘oligarki’ pemilik perusahaan media dengan para pekerja pers sebagai komponen utama dalam aspek  redaksional, saat ini sudah menjadi realitas yang sangat vulgar.

Sebagai pekerja pers yang masih “menengadahkan” tangan kepada oligarki-oligarki perusahaan media, para pekerja pers berada dalam situasi yang sangat ter- marginalkan. Idealisme yang sejatinya menjadi fundamental utama dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap pers, lambat-laun menjadi sebuah hal langka jika melihat kecenderunga ‘kolaborasi pers dan politk’ kekinian.

Keterombang-ambingan para pekerja pers ini semakin diperburuk oleh sistem politik saat ini yang beraroma ‘politik banci’ karena warna ‘gray politic’ yang terus dipertahankan para elit politik. Hari ini menjadi rekan koaliasi, dalam hitungan bulan bisa beroposisi. Koalisi permanen menjadi “utopia” tampaknya.

Perubahan-perubahan sikap dan pandangan politik para “bos-bos” partai politik pada akhirnya berimplikasi kepada kehidupan pers dalam perusahaan-perusahan pers tertentu, baik perusahaan pers cetak maupun perusahaan pers penyiaran (televisi).

Mengapa bisa seperti itu ?. Nyata dan sangat mudah difahami publik saat  ini, bahwa sejumlah pemilik media pers  menyandang “gelar ganda” juga sebagai pimpinan partai politik yang ikut berkontestas dalam tahun demokrasi saat ini.

Sikap politik yang mengikuti “arah angin” kekuasaan oleh para pemilik media pers saat ini, berdampak kepada dilematisme yang absurb para pemegang kebijakan redaksional. Pandangan pekerja pers dalam persfektif jurnalisme mau tak mau ikut “dilacurkan” karena kebutuhan dasar untuk melanjutkan kehidupan tidak bisa dihindari, apalagi hanya sebatas idealisme semu yang terbangun saat ini.

Akibat yang paling dirasakan sebagai “kesewenang-wenangan” pers saat ini, publik dipandang sebagai benda mati yang tidak akan bereaksi menerima rangkaian produk jurnalisme yang dihasilkan melalui “konspirasi kotor” yang diproduksi dari personifikasi seseorang dengan fungsi ganda, penyanjung cita-cita luhur pers namun terhadang oleh kepentingan politik. Mana yang lebih memiliki dimensi “keuntungan” ?

Flatform Media Mudah Berubah

Proses politik yang tidak memberi kepastian dalam dimensi ekonomi (bisnis pers plus gurita bisnis pemilik media), membawa para pemilik media berada dalam situasi yang sangat pragmatis. Acuan idealisme menjadi sebuah perguncingan yang berarti bagi para pemilik media manakala harus dibenturkan dengan kepentingan ekonomi dan  politik.

Akibatnya,  media pun mengalami perubahan dalam aspek flatform danfilosifis nya. Flatform dan filosofis media menjadi sikap yang tidak permanen. Perubahan secara gradual  atau bahkan begitu mudah berubah, merupakan sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Tentu tidak absolut mudahnya media pers mengalami perubahan flatform danfilosifis  nya, sebagai faktor ikut “menerjurkan” dirinya para bos-bos media tersebut dalam ranah politik praktis.

Akan tetapi, faktor ini diyakini sebagaitrigger utama yang paling rentan mendasari perubahan-perubahan haluan redaksional dengan argumentasi yang sudah disebutkan. Sukar rasanya untuk membantah fenomena “warna politik media” sinkron dengan pilihan politik para pemilik media.

Pers Menjaga Kebanggaan Berbangsa

Problematika yang dihadapi lembaga pers di  negeri ini kiranya bukan sebagai “lonceng kematian” bagi lembaga pers. Optimisme dan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pers Indonesia yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat mesti dibangun. Setidaknya oleh para pekerja pers, seperti para jurnalis yang bisa merangkum realitas di masyarakat secara objektif.

Perbedaan warna politik kini berada di titik rawan yang jika tidak dikelola secara benar oleh seluruh elemen bangsa ini, terutama media pers, rawan akan tercabiknya bangsa ini akibat konflik kepentingan di masyarakat. Media pers sepatutnya lebih mengedepankan kepentingan kehidupan berbangsa ini di atas kepentingan pragmatisme sesaat.

Fungsi dan tugas pekerja media pers sejatinya bagaimana merawat kebhinekaan bangsa ini dengan jernih dan bertanggung jawab.  Menjaga kebanggaan sebagai bangsa melalui ‘out put’ produk jurnalisme sebagai hal yang utama, namun tetap dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip idealisme pers dengan pandangan yang independen dan kritis.

Perbedaan flatform dan filosofis namun prinsip-prinsip jurnalisme akan tetap abadi sepanjang kehidupan umat manusia masih berlangsung.

Silahkan saja para pelaku media pers menterjemahkan dinamika politik yang ada dengan framing masing-masing media dengan didasari oleh pandangan-pandangan argumentatif. Akan tetapi perbedaan-perbedaan tesebut harus dikanlisasi menuju kemaslahatan dan kebaikan masyarakat dengan tujuan ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Karena pada akhirnya, segala yang dilakukan media dan pers bertujuan membangun kebanggaan berbangsa (nantion proud} sebagai bangsa Indonesia.

Penulis : Eddy Iriawan,Praktisi media

(Erlangga/ril)