Kursus Pra Nikah 2020, Ning Ceria: Asal Jangan Jadi Momok

Reportase.tv Surabaya – Rencana program sertifikasi perkawinan atau sertifikat nikah melalui kursus pra nikah yang bakal dicanangkan Kementerian Kordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK, Muhadjir Effendy, pada 2020 nanti masih menjadi bahasan banyak pihak.

Meski beberapa pihak menilai program tersebut sebagai hal positif, namun penolakan masih tetap bergulir, salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Adat Indonesia Nusantara (AMAN).

Menurut Tommy Indyan selaku staf divisi pembelaan kasus di direktorat advokasi kebijakan hukum dan HAM AMAN menilai wacana tersebut akan sulit diterapkan oleh masyarakat adat.

“Kalau itu jadi syarat administrasi maka negara berkewajiban memberi akta kelahiran ke anak adat yang lahir dari hasil pernikahan adat, karena pernikahan adat yang belum legal secara hukum negara,” kata Tommy beberapa waktu lalu.

Selain itu Tommy menambahkan, bahwa negara dalam hal ini telah mengintervensi terlalu jauh hak warga negaranya.

Namun bagi pihak lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia, program tersebut (pembekalan pra nikah) dirasa penting. “Ya setuju mau diterapkan tahun ini, saya setuju, karena memang banyak angka perceraian dan banyak juga orang masuk di kehidupan keluarga, pernikahan, tanpa bekal yang cukup,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis kepada wartawan, Minggu (17/11/2019) lalu. Namun Cholil mengatakan, kursus pranikah itu tidak dijadikan syarat seseorang boleh menikah.

Senada dengan MUI, Joris Lato dari Lembaga Pendampingan Anak Embun menyampaikan, bahwa kursus pra nikah memang penting, bahkan diberikannya contoh bahwa hal tersebut telah diterapkan dalam agama. “Di Islam ada rapak, kalau di Katolik ada Kursus Persiapan Perkawinan,”ujarnya.

Secara terpisah, Lia Istifhama, selaku aktivis NU juga menjelaskan pentingnya persiapan pra nikah. “Bagus sebagai langkah kepedulian negara, dalam hal ini pemerintah untuk menyiapkan pasangan yang akan menikah dengan kesiapan mentalnya. Saya lihat hal ini bertujuan menekan perceraian dan KDRT serta pemahaman bagaimana nantinya seorang pasangan akan menjadi ayah atau ibu bagi anak-anaknya. Sebaliknya, bagaimana kesiapan mental juga tatkala mereka belum dikaruniai anak. Nah, yang penting, kebijakan apapun, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang intens.” Rabu (20/11/2019).

Ibu dua anak yang menjadi dosen dan mempunyai segudang aktivitas itu menambahkan, “selain itu, juga melihat karakter masyarakat yang tidak semuanya sama. Kalau hemat saya, jangan saklek dan praktek suatu kebijakan ya harus adaptif ya, jangan semua disamaratakan harus sama sepenuhnya. Coba diobservasi secara mendalam lah, dilakukan pengaplikasian secara bertahap. Parsial, sambil melihat respon masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang baik malah jadi bumerang. Alias jangan sampai ada warga negara yang malah dirugikan. Pernikahan itu indah, jadi jangan sampai kesannya kayak dipersulit alias jadi momok. Nah, inilah yang penting. Bagaimana niat baik negara jangan sampai salah persepsi ketika diterapkan.” (Ist/Sfy)