LBH Keadilan, Meminta KPUD Tangsel Perbaiki DPT Selisih 25 Ribu

Pilkada Kota Tangerang Selatan Banten. (Foto:ist)

Reportase.tv, Tangsel – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tangsel 924.602.

Data terebut berbeda dengan perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berjumlah 950.463. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangsel juga menilai selisih tersebut bisa menjadi bumerang bagi pelaksanaan pesta demokrasi.

Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie menegaskan, jika selisih DPT tersebut merupakan ancaman besar untuk pesta demokrasi.

“Kami berpendapat, angka selisih tersebut merupakan ancaman demokrasi. Sangat berbahaya kalau sampai 25.861 orang kehilangan hak untuk memilih. Hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi tidak berkualitas,” ujar Hamim saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/20).

Pihaknya meminta kepada KPU Tangsel untuk segera memperbaiki data pemilih. Bahkan, LBH Keadilan memberikan masukan dalam pelaksanaan pengecekan maupun penginputan data pemilih dilakukan secara online.

“LBH Keadilan meminta agar KPUD Tangerang Selatan segera melakukan perbaikan data pemilih. Di tengah pandemi Covid-19, KPUD harus membuat sistem secara online yang memungkinkan masyarakat mengecek data pemilih dan kemudian secara mandiri menginput data pemilih bagi yang belum terdafatar sebagai pemilih. Menurut kami itu tidak sulit,” ungkapnya seperti dilansir dari RMOL Banten.

Pihak Bawaslu kata Hamim, juga harus berperan untuk mengawal persoalan ini agar tidak menjadi ancaman besar penyelenggaraan Pilkada Tangsel.

“Bawaslu Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemilu harus mengawal persoalan ini dengan sungguh-sungguh,” tandas Hamim.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Pilkada Tangsel yakni 924.602 dari hasil rapat pleno terbuka yang digelar KPU.

Menurut, anggota KPU Tangsel Divisi Data, Ajat Sudrajat mengatakan, hasil pleno DPS sudah disebar dan ditempel di kantor kelurahan yang ada di Tangsel.

“Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan pleno DPS, dan hasilnya sudah dapat kita sebar dan lanjut ke tahapan selanjutnya. Kita tempel di seluruh kantor kelurahan DPS ini, jadi masyarakat bisa melihat apakah dirinya sudah terdata atau belum. Jika belum maka akan langsung dimasukkan ke dalam daftar pemilih,” papar Ajar, Selasa (15/9/20).

Namun ada kejanggalan data DPS yang ditetapkan KPU. Kejanggalan tersebut adanya perbandingan dengan jumlah perekaman data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Dari hasil penetapan DPS yang dilakukan oleh KPU, terdapat selisih sebesar 25.000 data. Yang mana jika tidak dilakukan penyesuaian atau perbaikan, maka akan menghambat pelaksanaan Pilkada 2020. Diketahui DPS yang ditetapkan oleh KPU dalam Rapat Pleno Penetapan DPS adalah sebesar 924.602,” terang Acep Ketua Bawaslu Tangsel.

Dalam laporan Disdukcapil setempat per tanggal 8 Januari 2020, orang yang wajib e-KTP itu jumlahnya 950.463 orang. Yang sudah melakukan perekaman e-KTP itu 948.565 orang.

Sementara angka yang ditetapkan oleh KPUD 924.602 itu terdapat selisih dengan angka jumlah masyarakat Kota Tangsel yang telah melakukan perekaman yakni, 948.565 orang.