MAKI Jatim Minta KPK Awasi dan Revitalisasi Aset BUMD Jatim

Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim Heru Satriyo saat di Mapolda Jatim
Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim Heru Satriyo saat di Mapolda Jatim

Reportase.tv Surabaya – Berita tentang catatan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal aset di Jawa Timur yang mana menerangkan bahwa pemulihan aset atau sertifikasi aset menjadi perhatian khusus KPK lantaran banyak aset-aset milik pemerintah daerah tidak terkonfirmasi dan tidak terinformasi di pemerintah daerah.

Dikutip dari media sindonews, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menuturkan, bahwa dirinya melihat banyak aset-aset milik pemerintah daerah kadang tidak terkonfirmasi, tidak terinformasi di pemerintah daerah. “Sehingga hal ini bisa mengakibatkan aset itu dapat disalahgunakan atau bahkan bisa hilang,” katanya, Jumat 30/4/2021.

Terkait catatan penting KPK dalam konteks pengawasan dan system managerial pengelolaan aset milik Pemprov Jatim tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim meminta kepada KPK untuk juga melakukan pengawasan dan revitalisasi aset milik BUMD Jatim.

Dimana sesuai penelusuran MAKI Jatim, aset yang dikelola BUMD Pemprov Jatim diduga banyak yang mangkrak dan sengaja dibiarkan tidak dikelola, sehingga aset milik BUMD tersebut tidak bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Jatim.

Heru Satriyo selaku Ketua LSM MAKI Jatim menyarankan kepada pemerintah untuk menjual semua aset yang mangkrak tersebut, namun apabila ditemukan kerugian investasi yang sudah dilakukan, itu merupakan tanggung jawab pihak BUMD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Secepatnya pria yang akrab dipanggil Heru MAKI itu juga akan menyampaikan laporan dugaan banyaknya aset mangkrak milik BUMD Pemprov Jatim kepada KPK dan Gubernur Jawa Timur ditengah safari pencegahan korupsi lewat Koorsubgah KPK di wilayah Jawa Timur, “kami juga meminta DPRD Jatim untuk melakukan hak tanya jawab kepada BUMD yang bersangkutan,” ujarnya, Sabtu 1/5/2021.

Seperti diketahui KPK memberikan perhatian khusus untuk upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur. Mereka mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintah Daerah wilayah Jawa Timur.

Hadir dalam pertemuan itu Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, serta instansi terkait. (Sfy)