MAKI Jatim Pertanyakan Dugaan Minta Proyek di Lingkungan Pemprov Jatim Oleh BUMD JPU

Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo bersama anggota memberikan tumpeng anti korupsi kepada Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di ruangannya saat bertepatan Hari Anti Korupsi beberapa waktu lalu
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo bersama anggota memberikan tumpeng anti korupsi kepada Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di ruangannya saat bertepatan Hari Anti Korupsi beberapa waktu lalu

Reportase.tv Surabaya – Diduga, Jatim Prasarana Utama (JPU) sebagai anak perusahaan Jatim Graha Utama, (JGU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur, saat ini telah menggerakkan organ atau unit internal perusahannya dengan mendatangi semua SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jatim untuk meminta atau mencari proyek.

Hal tersebut diduga sengaja dilakukan pada saat pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jatim sedang getol-getolnya memberdayakan bangkitnya UKM dan UMKM, serta lingkungan pengusaha kecil untuk bangkit setelah lesunya perekonomian akibat masa pandemi selama hampir 1,5 tahun ini. Kenyataan diatas sangat kontra produktif dengan semangat pemimpin daerah yang menggelorakan kebangkitan dunia usaha.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim melihat hal ini sangatlah naif apabila BUMD di lingkungan Pemprov Jatim yakni JPU dan JGU diduga mencari proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jatim. Ini harus menjadi atensi yang sangat serius dari Gubernur Jawa Timur berkaitan dengan policy atau kebijakan yang diambil terkait BUMD yang ingin menjadi rekanan project Pemprov Jatim.

“Seperti jeruk makan jeruk, ambil saja semua project pemprov jatim dan gak usah lagi ada rekanan atau asosiasi rekanan,” kata Heru Satriyo selaku Ketua LSM MAKI Jatim, Senin 15/03/2021.

Timbul pertanyaan juga apakah langkah BUMD yaitu JPU/JGU ini sudah sepengetahuan Gubernur Jawa Timur sebagai pemegang policy tertinggi dalam struktur tata kelola organisasi BUMD. “Secepatnya kami akan bersurat ke Gubernur Jawa Timur untuk menanyakan hal itu,” ungkap Heru.

Tahun 2020 ketika masa pandemi dimulai dengan diambilnya kebijakan Recofusing total, praktis semua rekanan dan penyedia di Jatim hanya bisa mengelus dada dan mencoba untuk bertahan hidup dan banyak yang bangkrut serta ambruk usahanya.Tahun 2021 saat ini dengan mengusung semangat untuk bangkit sesuai tag line Gubernur Jawa Timur, rekanan dan penyedia dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus bertarung secara implementasi kelengkapan dokumen tender dengan sekelas BUMD.

MAKI Jatim juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk melakukan audit kinerja serta evaluasi apakah JPU ini sedang kolaps atau bangkrut sehingga memaksakan diri untuk mencari project di lingkungan Pemprov Jatim, “kalo memang sudah tidak bisa optimal, ditutup saja anak perusahaan JGU, yaitu JPU ini,” pungkas Heru. (Sfy)