Masyarakat Terdampak  Proyek Strategis PLTP Dieng Unit 2 di Santuni

PT Geo Dipa Energi (Persero) bersama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah memberikan santunan bagi masyarakat yang terdampak proyek startegis pembangunan PLTP dieng Unit 2 di Kecamatan Batur Banjarnegara.(foto doc.gde)

Reportase.tv,Banjarnegara – PT Geo Dipa Energi (Persero) bersama dengan Pemerintah Daerah  Propinsi Jawa Tengah memberikan santunan bagi masyarakat yang terdampak proyek startegis pembangunan PLTP dieng Unit 2  di Kecamatan Batur Banjarnegara.

Sinergi tersebut merupakan pertama kalinya dilakukan di Indonesia, mengingat ketentuan pelaksanaan turunan dari Perpres tersebut baru direalisasikan pada tahun 2020.

Peraturan turunan dari Perpres tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

Direktur Umum dan SDM GeoDipa, Aulijati  Wachjudiningsih, mengungkapkan bantuan diberikan kepada 23 warga yang terdampak langsung pembanguan PLTP Unit Dieng Unit 2.

Ia mengatakan, komitmen maju bersama dengan masyarakat menjadi sangat strategis, sebab penyelenggaran pemanfaatan panas bumi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian lingkungan di sekitar wilayah kegiatan pengusahaan panas bumi.

“Pemberian santunan kepada masyarakat terdampak pembangunan merupakan implementasi dari  Undang-Undang Panas Bumi No. 21 Tahun 2014,” kata Aulijati saat pemberian santunan di Aula Kecamatan Batur Kamis (8/10/2020).

Aulijati menjelaskan, Tim Terpadu dan Sekretariat pelaksana penanganan dampak sosial kemasyarakatan dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/30 tahun 2020 tentang tim terpadu dan sekretariat penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional pembangkit listrik tenaga panas bumi dieng unit 2 di Kabupaten Banjarnegara.

Tim terpadu sendiri beranggotakan sekretaris daerah provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsin Jawa Tengah, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Camat Batur Kabupaten Banjarnegara, serta Kepala Desa Karangtengah.

Sementara dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/52 Tahun 2020 tentang daftar masyarakat penerima santunan dan besaran nilai santunan serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional pembangkit listrik tenaga panas bumi dieng unit 2 di Kabupaten Banjarnegara.

”Kami berterima kasih atas kerja keras dan pendampingannya untuk pelaksanaan program penanganan dampak sosial kemasyarakatan ini. Semoga sinergi yang baik antara GeoDipa, Pemerintah Daerah, dan masyarakat terus terjalin dengan baik,” lanjutnya.

Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Masrofi, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh GeoDipa dalam menghimpun partisipasi masyarakat. Menurutnya, peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional untuk menyediakan energi listrik menjadi langkah strategis.

“Semoga pembangunan pembangkit listrik panas bumi ini bisa bermanfaat, karena pembangunan nasional ini harus ada partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan sukses,”ujarnya

Sementara Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono, menekankan bahwa, pemberian santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 di Kabupaten Banjarnegara, bukan merupakan ganti rugi. Namun santunan diberikan terhadap tanaman tumbuh yang sudah dilakukan selama ini.

“Santunan ini dilakukan terhadap tanam tumbuh yang sudah dilakukan, bukan sebagai ganti rugi. Karena tanah adalah aset negara yang dikelola oleh GeoDipa,”katanya. (ahr)