Medan Kota Terkotor,Kinerja Pejabat Pemko Medan di Pertanyakan

MEDAN,REPORTASE.TV-Predikat buruk yang diraih Kota Medan sebagai kota metropolitan terkotor di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, mendapat perhatian serius dari DPRD Medan. Oleh karenanya, dipertanyakan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Medan.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani mengatakan, sudah saatnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menempatkan orang-orang yang mampu dalam mendukung program pembangunan kota ini. “Evaluasi kinerja kepala dinas terkait (DKP) kenapa sampai meraih predikat tersebut. Selain itu, kepala dinas lainnya yang tak memiliki progres juga dievaluasi,” kata Abdul Rani saat diwawancarai, Selasa (15/1).

Diutarakan dia, Kepala DKP Medan, M Husni harus fokus bekerja dan betul-betul membenahi persoalan sampah. “Banyak program yang enggak jalan, salah satunya terkait bank sampah yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Padahal, keberadaan bank sampah apabila dikelola dengan baik maka tentu berdampak positif. Selain itu, masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah juga tak optimal,” sebutnya.

Tak jauh beda disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga. Kata Ihwan, predikat negatif yang diraih itu sangat disayangkan dan merupakan preseden terburuk. “Apa yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Kota Medan sebagai bagian kota metropolitan terkotor sangat memalukan dan preseden terburuk. Padahal, Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia,” ujar Ihwan.

Untuk itu, sambung dia, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diminta melakukan evaluasi terhadap Kepala DKP Medan, M Husni. “Sudah cukup lama kita tidak meraih Adipura, malahan pula mendapatkan predikat kota terkotor. Makanya, kita berharap agar wali kota melakukan evaluasi terhadap pimpinan atau kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ucapnya.

Ihwan berharap agar seluruh pimpinan OPD yang ditempatkan benar-benar sosok yang mau bekerja keras untuk kemajuan sebuah kota. “Jangan ada lagi ada para kepala dinas atau pimpinan OPD yang ditempatkan hanya mampu cakap-cakap atau membuat konsep saja dengan retorika yang terkesan sangat baik. Tapi, faktanya di lapangan tidak bisa bekerja melakukan pembenahan secara nyata untuk kota ini,” tegas Ihwan.

Menurut Ihwan, selama ini dia melihat seluruh kepala dinas yang ditempatkan hanya mampu membuat konsep secara lisan dan tulisan. Namun, untuk membuktikan secara nyata tidak mampu. “Fakta di lapangan persoalan penanganan sampah belum tuntas dan masih berserakan secara sembarangan sehingga terkesan sangat kumuh dan kotor. Mana kinerja OPD terkait, kok hanya mampu memaparkan konsep tapi hasilnya tidak ada,” tukasnya.

Sementara, Kepala DKP Medan, M Husni mengaku telah mempersiapkan sejumlah program dalam rangka mewujudkan Kota Medan bersih sampah. Selain menangani kembali pengelolaan sampah yang sempat ditangani kecamatan, pihaknya juga telah melakukan penambahan armada. Di samping itu juga akan mengoperasikan kembali TPA Namo Bintang guna mendukung TPA Terjun untuk menampung sampah yang dihasilkan warga setiap harinya.

“Salah satu kendala yang dialami DKP dalam penanganan sampah karena kurangnya moda angkutan sampah. Sebab, angkutan pengangkut sampah yang dimiliki tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan,” katanya.

Husni mengaku, berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan pihaknya, setiap warga Kota Medan menghasilkan 0,7 kg sampah perhari. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Medan yang saat ini mencapai sekitar 2,9 juta, maka sampah yang dihasilkan warga setiap harinya sekitar 2.000 ton. Ditambah lagi wilayah Kota Medan cukup luas dengan memiliki 21 kecamatan, 151 kelurahan dan 2001 lingkungan.(rossi)