Menag Larang Pakai Cadar Ke Institusi Pemerintah, Eks Jubir HTI: Jangan Takut, Terus Pakai!

Reportase.tv Jakarta – Mantan juru bicara organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengkritik pernyataan Menteri Agama (Menag) atas kebijakannya yang melarang penggunaan cadar di intansi pemerintah.

Dia mengimbau warga yang bekerja di kantor pemerintah tak perlu takut mengenakan cadar.

“Jangan takut [pakai cadar], terus pakai. Kalau mau masuk ke [instansi pemerintah], pakai saja. Ini punya hak khusus, bahwa dia mempraktikkan agama,” kata Ismail dalam diskusi “Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan” di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Ismail menyebut pemerintahan Jokowi berlebihan menanggapi kelompok pro khilafah. Padahal, kata dia, survei SMRC menyebut kelompok pro-khilafah hanya berjumlah sedikit di Indonesia.

“Sebenarnya radikalisme kalau pakai ukuran statistik pada derajat controllable, 9 persen kan mereka sebut. Berarti 90 persen menolak khilafah, enggak perlu takut,” ujarnya.

Ismail pun menyinggung perlakuan rezim Presiden Jokowi terhadap khilafah dengan membandingkan perlakuan Firaun terhadap Nabi Musa AS.

Hal itu sekaligus reaksi atas pernyataan Menag Fachrul Razi yang hendak melarang paham khilafah di Indonesia.

“Firaun tidak pernah begitu, dia pikir bayi itu (Musa) sekarang lama-lama dia jadi bukan bayi. Anak macan lama-lama jadi macan,” tegasnya.

Selain itu, Ia menilai ada pergeseran cara pemerintah untuk memerangi umat Islam. Dulu, katanya, cara yang digunakan adalah dengan memberi cap terorisme. Kini, pemerintah mengecap gerakan Islam dengan radikalisme.

Baginya, cara pemerintah memperlakukan kelompok Khilafah seperti itu terkesan menghalalkan segala cara dalam menuduh.

“Ternyata tidak semuanya isu terorisme, karena tidak semua menggunakan kekerasan. War on radicalism (perang terhadap radikalisme) intinya siapa saja yang anti-demokrasi dan menginginkan Islam sesungguhnya itu radikalisme,” tuturnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi menegaskan pemerintah bakal melarang keberadaan paham khilafah di Indonesia. Hal itu ia sampaikan di hadapan para imam masjid dalam dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid.

Fachrul mengatakan tak perlu lagi ada perdebatan soal khilafah. Sebab, paham itu dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

“Saya sudah mulai lakukan secara tegas kita katakan khilafah tidak boleh ada di Indonesia,” ujar Fachrul dalam lokakarya di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selain itu ia juga melarang penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintah dan melarang keras anggota PNS yang mengenakan celana cingkrang. (Ist/Alf/Sfy)