Nahdatul Ulama dan Arah Kiblat Bangsa

Penulis: Adlan Daie (Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat)

 

REPORTASE.TV – Gerakan reformasi lebih dari 20 tahun silam dengan amandemen I, II, III dan IV terhadap sejumlah pasal penting Undang Undang Dasar (UUD) 1945 telah merubah secara “revolusioner” sistem ketatanegaraan kita dan peraturan perundang-undangan turunannya melahirkan sistem politik yang sepenuhnya menganut prinsip “one man, one vote, one value” (satu orang, satu suara, satu nilai). Sebuah sistem politik liberal khas model demokrasi “barat” di mana partai politik menjadi muara tunggal seluruh proses politik mulai produk pembentukan undang-undang, seleksi pimpinan komisioner dan suksesi kepemimpinan politik dari tingkat nasional hingga daerah melalui ajang kontestasi politik secara elektoral.

Kontestasi politik secara elektoral di atas dalam prakteknya adalah “perebutan” suara pemilih dengan drajat nilai yang sama dan dengan “ongkos politik” yang sangat tinggi, baik bagi kontestan maupun partai politik pengusungnya sehingga acap kali menghadirkan “investor politik” dalam proses-proses politik elektoral yang bersifat menang kalah tersebut. Itulah sebabnya dinamika politiknya menimbulkan tidak saja kegaduhan akan tetapi pembelahan sosial yang tajam, saling lempar ujaran kebencian, ujaran keangkuhan, tuduhan dan stigma negatif satu sama lain. Jauh dari nilai-nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta nilai-nilai “musyawarah” yang menjadi kearifan tertinggi dalam sistem sosial masyarakat kita.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam dan sosial kemasyarakatan (Jam”iyah diniyah wal ijtimaiyah) yang rekam jejaknya terbukti menjadi bagian penting dalam dinamika sejarah perjalanan bangsa Indonesia, harus hadir kembali menjadi pelopor untuk meletakkan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara ke ‘fitrah” awal berdirinya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara sebagaimana yang dirumuskan para pendiri bangsa, yakni Pancasila. Pancasila harus hadir dan dihadirkan tidak hanya berhenti sebagai wacara, jargon, “alat pukul” dan saling klaim terhadap sesama anak bangsa melainkan menjadi “ruh” yang menjiwai seluruh produk peraturan perundang-undangan dan turunannya yang oleh sebagian ahli tata negara dipandang mulai banyak kehilangan “titik sambungnya”.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk memprakarsai “halaqah kebangsaan’ dengan melibatkan komponen lintas ormas, suku, agama, para pakar, akademisi dan lain-lain untuk merumuskan sistem politik yang mengakomodasi ruang keterlibatan kelompok-kelompok sosial non partai politik dalam proses legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan agar selain responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman akan tetapi yang lebih penting tetap teguh dan istiqomah mengawal dan meletakkan nilai nilai Pancasila, menjiwai seluruh batang tubuh dan pasal-pasal suatu perundang-undangan secara etik dan aplikatif.

Menyerahkan sepenuhnya proses kehidupan berbangsa dan negara pada kekuatan tunggal partai politik hasilnya hanya menang dan kalah untuk menjaga ego, harapan dan masa depan kepentingan masing-masing partai politiknya. Membiarkan proses kontestasi politik secara elektoral dalam otoritas tunggal partai politik hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang potensial koruptif, kolutif dan cenderung melakukan tindakan-tindakan “abuse off power” sebagai konsekwensi politik biaya tinggi, mengurus energi besar dan bahkan cenderung konfliktual di tengah-tengah dinamika sosial yang tak jarang menyisakan luka batin mendalam sesama anak bangsa, tidak mudah disembuhkan meskipun proses kontestasi politiknya telah berakhir.

Sebuah potret kontestasi politik yang nyata-nyata jauh dari nilai-nilai luhur “musyawarah” dan melemahkan daya rekat “persatuan’ untuk memperkokoh jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Disinilah tanggungjawab kepeloporan sejarah kekinian NU terhadap bangsa dan negara untuk kembali hadir menjaga arah kiblat bangsa. Jika dalam Muktamar NU ke-33, tahun 2015 lalu di Jombang, Jawa Timur, NU berhasil meletakkan dasar-dasar paradigmatik “Islam Nusantara”, kini saatnya NU merumuskan paradigma – sebut saja – “Demokrasi Nusantara”, yakni sistem demokrasi yang dibangun secara akulturatif diatas pondasi akar budaya bangsa sendiri, bukan adopsi norma dan nilai demokrasi negara-negara lain yang berbeda akar sejarah, kultur dan tradisi demokrasinya, agar bangsa kita tidak selalu terjebak pada rutinitas pemilu dan pertarungan politik elektoral dalam permainan “orkestra tunggal” partai partai politik yang berbiaya tinggi, cenderung konfliktual dan output-nya potensial koruptif dan kolutif.

“Demokrasi nusantara” dalam pengertian di atas kita hadirkan kembali sebagai arah kiblat bangsa dalam sistem politik kita untuk menjamin bahwa tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus tetap dalam semangat cita-cita proklamasi kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan lesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

 

Editor : Charles