Nahdliyin Masih Jadi Rujukan Politik di Surabaya

Reportase.tv Surabaya – Jelang Pilwali Surabaya 2020, lembaga survey Suara Indonesia merilis survey terbarunya dengan tema ‘Perilaku Pemilih Menuju Pilwali Surabaya 2020’ di jelaskan, bahwa Nahdliyin masih menjadi peminat utama sebagai rujukan politik.

Dari survey yang di mulai sejak 17 November dan berakhir pada 16 Desember itu, Suara Indonesia menggunakan metode Multi-stage random sampling, Margin error 4,79 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Mendapatkan hasil dari total 420 responden, 62,7 persen di dominasi ormas Nahdlatul Ulama (NU), disusul oleh Muhammadiyah dengan 7,4 persen dan sejumlah ormas lain seperti HTI,LDII dan yang lainnya dengan total 29,7 persen.

“Survey ini masih tahap awal, segala kemungkinan masih terbuka,” tutur Ahmad Khubby Ali Juru Bicara Suara Indonesia di hotel Amaris Jl. Margorejo Surabaya (3/1/2020).

Dari prosentase tersebut, mayoritas masih memandang tokoh agama atau kiai dalam rujukan politiknya, sebesar 30,8 persen. Baru, sisanya menggunakan rujukan tokoh politik sebesar 28,2 persen, pengurus ormas 11,5 persen dan pengusaha sebesar 7,7 persen.

“Ulama dan para kiai di Surabaya ternyata lebih banyak di dengarkan di banding latar belakang yang lain,” tambahnya.

Praktisi politik tersebut juga menjelaskan, Kemudian dari analisis tokoh dari urutan lima tertinggi secara elektabilitas, di puncak tertinggi di tempati oleh Dwi Astutik sebagai pengurus Muslimat NU dengan prosentase 7,1 persen, Wishnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya sebesar 4,5 persen, Armuji anggota DPRD Jatim dengan 3 persen, Ali Azhara dan M Machmud dengan prosentase yang sama 0,8 persen dan Sahrul Azhar As’ad (Gus Hans) dengan prosentase yang sama dengan Dhimas Anugerah sebesar 0,5 persen.

“Namun masih ada 41,6 persen yang belum menjawab dan 24 persen yang menjawab rahasia. Presentasenya memang lebih besar di bandingkan calon,” jelasnya.

Dari tingginya prosentase yang belum menyebutkan nama calon dari hasil survey, tentunya segala kemungkinan masih dapat berubah tergantung dari kiprah dan perjalanan mesin politik dari masing-masing calon. Karena melihat dari kesekian parpol belum ada yang merilis unsur calon didalamnya.

“Kedepan, hal ini akan kami kaji lebih dalam. Sejauh ini kami masih menganggap wajar bahwa kiai dan tokoh parpol masih menjadi rujukan tertinggi,” tandasnya. (Sfy)