Pakar UI : Pentingnya Transformasi Konflik Untuk Masyarakat Papua

(Foto; Alifin Reptv)

Reportase.tv Jakarta – Pakar dan peneliti Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Dr. Margaretha Hanita menyatakan pemerintah perlu segera menjadi mediator untuk menangani konflik Papua. Penanganan itu adalah dengan bentuk transformasi konflik antar masyarakat adat dan juga pemerintah Papua,

“Transformasi Konflik itu merupakan cara pendekatan permasalahan konflik dengan memberdayakan masyarakat atau pihak-pihak yang berkonflik, berbeda dengan resolusi ya, resolusi itukan hanya masih memisahkan pihak-pihak yang berkonflik”, kata Dr. Hanita saat diwawancarai reportase.tv di Gedung IASTH UI, Salemba Jakarta Pusat, pada Rabu (18/09/2019).

Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI) tersebut juga mengungkapkan, dalam Transformasi Konflik masyarakat adat Papua akan tampil mengeksplorasi masalahnya dengan melibatkan 7 wilayah adat di Papua. Dari 7 wilayah adat tersebut akan melibatkan juga berbagai ondoafu (kepala kampung) dari suku-suku yang ada di Papua,

Dengan melakukan cara tersebut, lanjut Dr Hanita, masyarakat Papua akan merasa terwakili sebagai pihak yang berhak menyelesaikan konflik. Aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan penyelesaian konflik secara adat pun akan terlaksana dengan baik.

“Transformasi konflik itu lebih sustainable, jadi memang dia adalah tujuan jangka panjang, yang [juga] tujuannya adalah damai. Makanya, transformasi konflik itu ditempuh melalui jalan dialog”, ujarnya.

Penyelesaian konflik melalui mekanisme adat di Papua, menurut Dr. Hanita memang akan berjalan dengan waktu lama. Akan tetapi, dengan cara tersebut akan lebih relevan dengan kultur budaya Papua ketimbang mengundang tokoh-tokoh Papua ke Istana untuk berdialog yang padahal, belum merepresentasikan masyarakat Papua dari 7 wilayah adat tersebut,

“Tujuh wilayah adat dan ratusan suku, semuanya harus diajak bicara, memang harus sabar, satu persatu.” Tegas Dr. Hanita.

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kagoya dalam acara Dialog Perdamaian yang digelar SKSG-UI bertajuk “Damai Papua Untuk Keutuhan NKRI”, yang juga dihadiri Dr. Hanita, mengecam cara Presiden Joko Widodo yang menghadirkan 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, pada Selasa, 10 September 2019 lalu.

Kagoya yang merupakan kepala suku adat Papua, menyebut tokoh yang dihadirkan tersebut tak sedikitpun membawakan solusi, malah masyarakat Papua sendiri mengayangkan upaya tersebut,

“Saya bukan bagian dari 61 itu. Mereka yang diundang ke Istana tidak merepresentasikan masyarakat Papua.” Tandas Kagoya. (alvin)