Papua Bukan Soal Etnisitas Ataupun Kelembagaan, Tapi Tentang Penguasaan Sumber Daya

Oleh: Luthfi Hasanal Bolqiah
(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Politik).

Reportase.tv Jakarta – Banyak sekali analisa terkait kondisi Papua akhir-akhir ini, yang paling sering diantaranya menggunakan perspektif “politik identitas”.

Namun problem utama dalam analisa “politik identitas” kerapkali menafikan kepentingan material dan berpusat pada soal rasisme, etnisitas ataupun separatisme. Mengutip dari Tempo (8/9/19), menurut Benny Wenda, “Pembangunan di Papua tak menguntungkan bangsa Papua,” katanya.

Sumber pembangunan itu sendiri datang dari Papua dengan beragam cara koersif.
Senada dengan Wenda terkait peristiwa di Surabaya (19/8/19), menurut penulis momentum ini hanya bagian dari rentetan problematika di Papua. Namun alih-alih menjelaskan diskriminasi dan penganiayaan itu dalam perspektif etnisitas sebagaimana pendapat Wenda, penulis justru melihat hal ini sebagai bagian dari dinamika penguasaan sumberdaya oleh segelintir orang yang berusaha mempertahankan pendapatannya.

Jeffrey A. Winters (2011) menyebutnya sebagai Oligarki, yakni individu yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi ekslusifnya.

Bagaimanapun, mereka yang berkepentingan di Papua adalah Oligark. Dan oligark selalu menegaskan klaim atas hartanya, tentu saja klaim itu membutuhkan biaya penegakan hak (enforcement costs) yang seringkali sangat koersif.

Oligark tak perlu meloby rakyat, ia tidak gunakan mobilisasi, yg dia lakukan adalah membeli profesionalitas aparat. Tanya saja militer dan intelejen disana, dipikirnya telah profesional melakukan tugas. Namun di sisi lain, hak milik itu kata Blomley (2003:121) ditegakan terhadap yg lain (held against others). Oleh karenanya tantangan utama oligark adalah mempertahankan posisi material mereka yg beruntung dari berbagai ancaman klaim atau hak milik harta mereka (2011:33).

Respon pemerintah yang mengirim pasukan ke Papua serta mematikan akses internet tidak bisa sekedar dipahami dalam konteks problematika lokal dan pusat sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD di acara Indonesia Lawyers Club (3/9/19). Perspektif kelembagaan demikian juga menjauhkan kita dari aktor-aktor yang terlibat, dalam hal ini oligarki.

Berbeda dengan elit, sumber daya oligarki bukan dari jabatan, mobilisasi atau pemaksaan melainkan menggunakan sebagian kekayaannya untuk mempertahankan pendapatan (total kekayaannya). Pemerintah pusat selalu berdalih bahwa masalah Papua adalah tanggung jawab aparat lokal, namun ketidakjelasan dana otsus di tingkat lokal dan tindakan koersif pemerintah pusat justru menjelaskan bahwa baik aparat pusat maupun lokal tidak benar-benar berseteru.

Dalam kasus ini kemerdekaan Papua akan mengancam pendapatan oligark, oleh karenanya para oligarki akan melakukan strategi pertahanan. Selama ini oligarki menggunakaan sebagian kekayaannya untuk mengorbitkan anggota dewan, mensponsori para kandidat dan menyuap jaksa-jaksa sehingga dalam momentum seperti ini mudah saja bagi mereka untuk mengalihkan kepentingannya dengan seolah-olah melawankan kesatuan dan separatis.

Sekilas seperti Tuduhan yang serius, namun hal itu terlihat dari banyaknya eksploitasi lingkungan di Papua. Hal ini senada dengan pendapat Richard Robison bahwa kapitalisme indonesia lahir dari rahim negara pada saat orde baru dengan privilage dalam industri ekstraktif. Oligarki akan semakin kuat seiring banyaknya kerusakan lingkungan dan Papua adalah yang paling dirugikan dalam hal ini.

Bukti lainnya adalah konflik agraria yang kerapkali terjadi di Papua. Akhirnya menjadi masuk akal jika selama ini para pelaku yang melembaga sebagai perusahaan di Papua seringkali terbebas dari sanksi, begitupun korban-korban yang menguap tanpa kejelasan.