Pasang Pagar Di Lahan Milik Negara, Di Polisikan

Probolinggo, REPORTASE.TV – Permasalahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pembangunan jalan Tol Pasuruan- Probolinggo, terus berlanjut.

Hal itu dikarenakan sengketa lahan rest area jalan tol Paspro di Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo masih belum terseselaikan.

Dalam hal ini pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) jalan tol Paspro sangat merasa dirugikan dengan Pemagaran lahan yang di lakukan oleh Sutiha (45), warga Desa Muneng Kidul, yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Atas perbuatan yag dilakukan Sutiha, pihak PPK melaporkan ke Sutiha ke Kepolisian setempat, atas tindakan yang dilakukannya itu.

Pihal PPK melaporkan Sutiha, salah satu langkah yang sudah di rembuk oleh pengacara negara. Dan merupakan tindak lanjut dari aksi Sutiha yang melapor- kan PPK Tol Paspro serta Kapolsek dan Camat Sumberasih ke Polda Jatim.

Dalam laporannya Sutiha menganggap lahannya kena proyek tol oleh PPK, dan pihaknya tidak merasa menerima ganti rugi dari PPK. Dari laporan yang dilaku-kan Sutiha tersebut, Polda menilai laporan Sutiha tidak kuat dan tidak menyertakan bukti kepemilikan lahan.

Sehingga Polda melimpahkan laporan tersebut ke Polresta Probolinggo.

Dilimpahkannya laporan tersebut ke Polresta Probolinggo, juga tidak bisa menindaklanjuti adanya kasus tersebut, alasannya karena tidak ada bukti kepemilikan lahan yang dapat ditunjuk-kan Sutiha.

Dari tidak adanya kejelasan itu, Pihak Sutiha ternyata membuat aksi, Ia secara sepihak memasang patok di atas lahan yang diklaim sebagai miliknya tersebut.

Dengan aksinya tersebut langkah yang di lakukan oleh Forkopimka Sumberasih langsung mencoba memediasi kedua belah pihak. Namun tak berhasil. Karena itu, patok tersebut dirobohkan oleh pihak PPK yang di dampingi oleh Forkopimka Sumberasih.

Perobohan pagar tersebut, Sutiha kembali membuat laporan ke Polda Jatim. Kali ini yang dilaporkan adalah Forkopimka Sumberasih. Dalam laporannya, Sutiha menyatakan bahwa Forkopimka Sumberasih diduga melakukan pengrusakan patok dan pagar miliknya.

Dari aksi itulah yang membuat pihak PPK Tol Paspro melaporkan balik. Karena secara tertulis pihak PPK sudah menyele- saikan permasalahan itu semua dan sudah kebanyakan pada tanggal 26 Januari 2017 lalu dan keperuntukan lahan seluas 2.531 meter persegi yang disengketakantersebut, akan dibangun rest area.

Infrastruktur tersebut merupakan sarana penunjang proyek tol Paspro secara keseluruhan.

“Kami dari pihak PPk terpaksa melapor-kan saudari Sutiha ke Polresta Probolinggo dengan tuduhan pemagaran lahan milik negara. Karena aksi pemasangan pagar di lahan yang telah kami bebaskan itu sangat mengganggu dan menghambat pengerjaan proyek tol Paspro secara keseluruhan,” jelas Agus Minarno, PPK Tol Paspro. Selasa (5/3/2019).

Agus juga menambahkan bahwa lahan yang disengketakan oleh Sutiha tersebut sebenarnya merupakan milik almarhum Minaroen Noerdin, Lahan tersebut kemudian diwariskan kepada sejumlah anaknya. Salah satunya adalah Marni’a yang merupakan ibu dari Sutiha.

“Pada tanggal 26 Janurai 2017 lalu, kami sudah memberikan ganti rugi kepada Atwi sebagai sebagai kuasa penerima. Bentuk ganti kerugian nilainya sekitar Rp 4 miliar lebih. Atwi dan Marni’a ini masih satu saudara dan uangnya sudah dibagi termasuk kepada Marni’a yang merupakan ibu kandung Sutiha. Jadi, kami rasa ini merupakan masalah keluarga di mana kami tak seharusnya dilibatkan atau bahkan dilaporkan seperti itu,” tambah Agus.

Laporan PPK bernomor UM.01.03/PPKPASPRO/III/2019.05 ke Polresta tersebut, Agus menyatakan pihaknya akan menyerahkan sepenuh-nya pada proses hukum.

Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh Sutiha sudah keterlaluan. Agus juga menilai Sutiha sudah mencemarkan nama baik Forkopimka Sumberasih, yang dalam hal ini yakni Camat Sumberasih Ugas Irwanto, dan kapolsek Sumberasih, AKP Wahyudi.

“Kami serahkan dan patahkan kasus ini pada pihak berwajib. Kami anggap saudari Sutiha tidak kooperatif dengan kami. Laporan ini sebagai bentuk pelajaran baginya dan bagi pemilik lahan yang lain yang telah dan akan dibebaskan oleh negara ke depan,” tutup Agus. (Phan)