Pengadilan Negeri Depok Tabrak Aturan Yang Dibatalkan MA Terkait Paralegal

Reportase.tv Depok РPengadilan Negeri Depok dan Kejaksaan Negeri Depok melegalkan asisten pengacara atau paralegal untuk beracara di persidangan. Itu karena kedua lembaga penegak hukum negara ini menilai paralegal  merupakan calon advokat. Legalitas ini pun melabrak Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang uji materinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Hal itu diungkapkan seorang advokat LBH Sinar Pagi, Yansen Tarigan. Dia mengatakan, sejumlah paralegal yang berada di LBH Posbakum PN Depok dapat beracara membela para terdakwa dalam persidangan. Bahkan, para Hakim dan Jaksa tidak pernah melarang aksi ini dikerjakan paralegal itu.

“Ini legalitas yang diberikan Kejari dan PN Depok bagi paralegal untuk mendampungi terdakwa mengukuti sidang. Paralegal yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Justitia dengan mudahnya beracara tanpa didampingi advokat yang memiliki berita acara sumpah. Seharusnya ini tidak diperkenankan karena melanggar aturan dari pemerintah,” katanya kepada wartawan, saat dijumpai di PN Depok, kemarin.

Yansen menjelaskan, diperbolehkannya paralegal itu mendampingi terdakwa sebagai kuasa hukum dalam persidangan lantaran LBH di Posbakum PN Depok telah melakukan perjanjian (MoU) kembali dengan PN Depok. Sedangkan advokat dari LBH yang belum melakukan perjanjian dengan lembaga penegak hukum negara ini dilarang untuk beracara di persidangan.

“Ini kan sudah terbalik dan menyalahi aturan. Kami yang sudan jadi advokat tidak boleh ikut sidang karena belum MoU. Majelis hakim PN Depok justru menginstruksikan paralegal LBH Pelita Justitia mendampingi klien kami,” paparnya.

Diungkapkan Yansen, paralegal tidak dapat beracara mendampingi terdakwa di persidangan resmi di sebuah PN. Dimana hal itu tertuang dalam Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Bunyi dari Pasal 11 yakni Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Dan Pasal 12 meliputi : A. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberian Bantuan Hukum yang sama. B. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. Pendampingan dan/atau  menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadillan Tata Usaha Negara. d. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum. “Jadi sudah jelas PN Depok dan Kejari Depok telah melanggar produk hukum yang telah dianulir oleh MA. Artinya persidangan yang diikuti oleh paralegal tidak sah di mata hukum. Saya berharap MA mendatangi PN Depok,” harapnya. 

Hakim PN Depok, Nugraha Medica mengungkapkan, paralegal merupakan calon advokat alias pengacara yang dimana tidak boleh beracara dalam persidangan. Karena paralegal hanya memiliki peran sebagai asisten advokat yang telah mempunyai berita acara sumpah. “Yang boleh beracara hanya advokat. Advokatnya pun yang telah memiliki berita acara sumpah dari Kepala Pengadilan Tinggi,” ucap Nugraha saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/2/2020). 

Nugraha menuturkan, apabila advokat belum memiliki berita acara sumpah tentunya tak boleh ambil bagian dalam beracara di persidangan. “Kalau belum punya itu tentunya tidak boleh,” tegasnya. 

Senada dengan Nugraha, Humas PN Depok Nanang Herjunanto mengatakan, setiap advokat yang beracara di PN Depok selalu ditanya terlebih dahulu berita acara sumpahnya. “Jika tak dapat menunjukkan hal itu tidak diperkenankan untuk beracara,” kata Nanang melalui pesan singkat.

Saat ditanya advokat yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Depok apakah sudah memiliki berita acara sumpah semuanya, kata Nanang, sudah semuanya memilikinya. “Posbakum PN Depok semuanya udah punya berita acara sumpah,” imbuhnya. 

Di lain pihak, jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Hengki Charles berkilah kalau pihaknya ikut ambil bagian melegalkan paralegal untuk beracara di persidangan. Sebab yang memutuskan atau memperbolehkan advokat untuk beracara ialah majelis hakim. 

Namun ketika ditanya soal tugas jaksa dapat mengusulkan kepada majelis hakim terkait berita acara sumpah untuk diperlihatkan terlebih dahulu sebelum mendampingi dalam beracara, kata Charles, tergantung setiap individu jaksa yang menangani perkara. “Kalo saya pasti akan tanya terlebih dahulu,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Posbakum yang terdaftar di PN Depok terdiri atas LBH Pelita Justitia, LBH Sinar Pagi, LBH Amadin, dan LBH Amallbi.

Berdasarkan pantauan wartawan, majelis hakim maupun jaksa kerap tidak menanyakan kepada LBH yang telah melakukan perjanjian dengan PN Depok. Bahkan, majelis hakim dengan santai menunjukkan paralegal meski di dalam ruang sidanf ada advokat yang telah memiliki berita acara sumpah. (Jan)