Pentingnya Perdes Bagi Masyarakat dalam Menentukan Arah Pembangunan Desa

Fakultas
Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Oleh Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang Diikuti Oleh 21 Kepala Desa di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

Ditulis Oleh : Turnya, S.H Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Reportase.tv, TegalUndang-undang Nomor No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah.

Konsep demokrasi, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembukaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara adalah inti dasar dari negara demokrasi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi hendaknya dibarengi dengan proses menuju penyelenggaraan negara berdasarkan partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya perwujudan otonomi daerah.

Konteks penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia “hukum yang berorientasi pada birokrat” yang selama ini mendominasi sistem hukum di Indonesia sudah saatnya diganti dengan hukum yang lebih demokratis, yang melayani dan memihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan penyusunannya dilakukan secara partisipatif. Proses perancangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik secara normatif maupun dalam praktik masih cendrung bersifat elitis, tertutup dan hanya memberi peluang yang sangat minimal bagi partisipasi masyarakat luas dalam proses tersebut. Para stake holders seringkali justru ditinggalkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, padahal stake holders merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

Merujuk Perdes Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan kepemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintahan desa yang mengganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-banar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Pembuatan Perdes bagi sebagian kepala desa menjadi suatu hal yang sangat menyulitkan baik ditinjau dari aturan hukum dan rancangannya butuh ahli yang membidangi tentang perundang-undangan. Melalui Bina desa Tridharma Perguruan Tinggi, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) pembuatan Perdes kepada 21 kepala desa di Aula kantor desa Arjosari Kidul Kecamata Adiwerna, Kabupatan Tegal, Minggu (29/11/2020).

Bimtek kali ini dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, Nur Khafid Junaidi, SH., MM, Camat Adiwerna Muhamad Natsir, S.Sos dan Dosen Universitas Pamulang sebagai narasumber beserta alumni Magister Hukum dan Mahasiwa diantaranya, Kepala Program Studi Magister Hukum yang diwakili oleh Dr, Yoyon M. Darusman, SH., MM Dr. Belly Isnaini, SH., MH. Dr. Eka Martiana Wulansari, SH., MH. Dr. Bambang Santoso, SE., SH., MH. Dr. Susanto,. SH., MH., MM. Turnya, SH. Bun Joi Phia, ST. Tutik Norhidayati, SH., MH. Dian Andriani, SH., MH.

Menurut Camat Adiwerna Muhamad Natsir, kegitan Bimtek yang dilakukan para Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang sebagai wujud kepedulian bagi para kepala desa dan masyarakat di Kecamatan Adiwerna khususnya yang membuka cakrawala tentang ilmu hukum yang sangat bermanaaf bagi para kepala desa dalam pembuatan Perdes yang benar sesuai ketentuan hukum.

“Ini hal yang sangat luar biasa bagi kami, merupakan inisiasi dan terobosan yang bisa membuat semangat baru, pengabdian kepada masyarakat. Kami apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan dari tridharma perguruan tinggi, karesn kepala desa sebagai ujung tombak kesuksesan pembanguan nasional,” kata Muhamad Natsir.

Sementarara Kabag Hukum Setda Kabupaten Tegal, Nur Khafid Junaidi menyambut baik atas tridharma perguruan tinggi Universitas Pamulang.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal menyambut baik dan mengapresiasi atas Tridharma perguruan tinggi dalam rangka bimbingan teknis pembuatan peraturan desa. Diharapkan nantinya perdes bisa masuk ke JDIH Kabupaten Tegal,” ujar Nur Khafid dalam kesempatan penyampaian pembukaan Bimtek Perdes.

Perwakilan Kepala Program Studi Magister Hukum, Yoyon M. Darusman menyampaikan, Universitas Pamulang merupakan perguruan tinggi yang terbesar mahasiswanya mencapai 84.000 lebih dari berbagai latar belakang dan daerah diseluruh indonesia. Di dukung oleh para dosen profesional dan juga gedung yang mewah tanpa harus membayar uang gedung, sehingga Universitas Pamulang menjadi salah satu perguruan tinggi yang banyak diminati baik dari kalangan muda maupuan para pekerja kelas reguler yang ingin memperdalam keilmuannya. Sebagai wujud dari tridharma perguruan tinggi,Universitas Pamulang intens melakukan pembinaan, pengabdian dan penelitian di masyarakat, salah satunya adalah Bimbingan Teknis pembuatan peraturan desa.

“Bimbingan teknis peraturan desan itu sangat perlu. Jangan sampai apa yang sudah dibuat oleh para kades menjadi sia-sia karena tidak sesuai aturan atau tata cara yang diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu kami dari Program studi Magister Hukum hadir melakukan arahan atau bimbingan bagaimana teknis pembuatan perdes yang benar mengukur kondisi desa dan apa yang menjadi kebutuhan desa akan terpenuhi dengan adanya peraturan desa,” terang Yoyon.

Salah satu dosen narasumber dari Universitas Pamulang Dr. Belly Isnaini, SH., MH. Menyampaikan mengacu pada otonomi daerah dan keterbukaan publik, bahwa peraturan desa sekarang boleh disebar luaskan tidak seperti dulu yang tertutup.

“Sekarang sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, boleh disebar luaskan dulu, diuji publik dulu sehingga ketika diundangkan langsung implementatif,” jelasnya.

Sejak lahirnya Perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggraan pemerintahan di desa, pembentukkannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional namun juga di aras lokal desa.

Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Pada era otonomi daerah, dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga desa serta penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan lembaga-lembaga desa serta organisasi masyarakat desa ini perlu supaya ada pembatasan dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah di desa.

Undang-undang Nomor No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.