PKS Nilai Keterangan Pemerintah Soal Penanganan Corona Kerap Bertentangan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (foto: Reportase.tv/Tri Setyo)

Reportase.tv, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, keterangan pemerintah soal informasi mengenai penyebaran virus corona atau covid-19 kerap bertentangan. Hal ini mengindikasikan pola komunikasi antar pejabat negara yang semrawut.

“Selama ini antar pejabat negara memberi pernyataan yang tidak solid, beberapa malah bertentangan. Kita tidak dapat memisahkan satu pekerjaan dengan tugas yang lain dalam menangani kasus corona ini,” ujar Mardani saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/3).

Ketidaksolidan antar lembaga di pemerintah, kata Mardani, terbukti memberikan efek buruk kepada masyarakat. Dia memberi contoh, saat warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia tanpa diketahui ternyata terpapar Covid-19, dan mengakibatkan WNI terpapar corona.

“Karena satu saja rantai terputus maka penyebarannya dapat terjadi. Karena itu saya mendesak pemerintah segera membentuk gugus tugas interdep, termasuk mengajak serta akademisi dan lembaga penelitian,” katanya.

Negara, sambung Mardani, harus memiliki otoritas tunggal yang menangani kasus penyebaran virus corona. Otoritas tersebut bisa gabungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, TNI dan Polri hingga Kementerian Pekerjaan Umum, ditambah instansi riset dan para pakar.

Hal ini harua dilakukan pemerintah sesegera mungkin, mengingat persebaran virus corona yang makin meluas. Jika kerjasama antar lini belum solid, dikhawatirkan Indonesia akan sulit melokalisir penyebaran virus corona.

“Kasus Pemerintah China me-lock-down kota Wuhan dijadikan rujukan. Penutupan satu kota adalah kejadian luar biasa yang membutuhkan koordinasi antar lini dengan semua kekuatan dan kepakaran yang ada,” tukasnya.