Presiden Jokowi Supaya Berikan Teguran Keras Kepada Luhut

Reportase.tv Jakarta – Dalam struktur kekuasaan negara, presiden merupakan pemimpin tertinggi sebuah negara. Presiden memiliki dua fungsi yaitu, sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden berhak mengangkat menteri yang berfungsi sebagai pembantunya. Sebagai pembantu presiden menteri harus siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan presiden.

Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati oleh seluruh rakyat. Kehormatan dan kewibawaannya harus dijaga, termasuk pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan menjadi rujukan bagi setiap orang. Jika pernyataannya tidak diindahkan maka secara tidak langsung telah melecehkan marwah presiden sebagai simbol negara.

Beberapa hari ini bangsa Indonesia disibukkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomain) Luhut Binsar Panjaitan yang berseberangan dengan perintah Presiden Jokowi terkait dengan sikap Luhut yang tidak patuh melaksanakan perintah presiden soal mudik dan lain-lain. Karena itu, banyak muncul spekulasi bahwa Luhut memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Jokowi, bahkan ada yang menyebutnya sebagai The Real Presiden.

Sikap Luhut yang tidak menjalankan perintah Presiden Jokowi ini secara tidak langsung mencerminkan perilaku pembantu presiden yang tidak taat terhadap pemimpinnya. Mayoritas masyarakat menyesalkan sikap Luhut dan menyebutnya sebagai sikap yang arogan yang tak pantas ditunjukkan oleh seorang pembantu presiden.

Selain itu, apa yang dilakukan oleh Luhut selaku pembantu presiden telah menjatuhkan marwah presiden jokowi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sungguh sebuah praktek pengelolaan negara yang amburadul yang sedang dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia dimana, kita tidak dapat lagi membedakan mana presiden dan mana pembantu presiden.

Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh presiden dengan mudah dimentahkan oleh seorang Luhut, pembantunya sendiri. Sebagai rakyat kita dibuat bingung dengan sistem pengelolaan negara yang sedang berjalan saat ini.

Jika ditelisik lebih jauh, perilaku Luhut ini bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, dimana menteri adalah pembantu presiden. Konsekuensinya adalah setiap keputusan yang dikeluarkan oleh presiden sudah barang tentu harus dilaksanakan oleh menteri selaku pembantunya. Karena itu, apa pun alasanya, perilaku ini tidak dibenarkan dalam sistem ketatanegaraan kita.

Kejadian demi kejadian ini menandakan bahwa manajemen pengelolaan negara kita sangat semrawut alias terjadi tumpang tindih kewenangan. Presiden yang seharusnya menjadi kepala pemerintahan justru keputusannya dimentahkan oleh pembantunya sendiri.

Kemudian, tak kalah menarik adalah sesama menteri di kabinet jokowi saling adu peran akibat dari tumpang tindih kewenangan, ini menunjukan bahwa profesionalisme kerja para menteri sangat rendah, pada akhirnya rakyat akan mempertanyakan kemampuan Presiden Jokowi dalam mengelola pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

Perlu diingat bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat besar. Kita sedang dilanda musibah yang berdampak terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri. Masalah ini menjadi tanggung jawab presiden Jokowi selaku pemimpin tertinggi di negara ini. Karena itu, sebaiknya rakyat jangan dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak substansial yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, kami himbau kepada Presiden Jokowi agar memberikan teguran keras kepada Luhut Binsar Panjaitan sebagai sumber masalah, dan memberikan advis kepada para menteri agar tertib dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan sesuai tugas pokok (job description) masing-masing. Sehingga, kebijakan, ucapan, dan pernyataan pemerintah seragam dan bermartabat menjadi teladan dan acuan bagi masyarakat.

Jika martabat pemerintah dan marwah Jokowi terjaga, menjadi modal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi maka, semangat gotong royong akan terwujud dan semua kekuatan bangsa bahu-membahu hadapi tantangan maupun cobaan apa pun yang kita hadapi bersama demi masa depan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Oleh : Abd. Hamid Rahayaan/Penasehat Peribadi Ketua Umum PBNU. (Tata)