Problematika Kakao Nusantara

Anggiany Muthia Safitri. Mahasiswa Politeknik Statistika STIS Jurusan Statistika. ( Foto : Safitri)

 Ditulis Oleh : Anggiany Muthia Safitri

Reportase.tv Jakarta – Siapa yang tak tahu kakao? Dimana bijinya merupakan bahan dasar dalam pembuatan cokelat yang telah diproses sedemikian rupa. Cokelat selain memiliki cita rasa yang otentik, juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Dengan bentuk olahan yang beragam, cokelat sangat digemari oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia.

Tidak sedikit pula olahan cokelat dipasarkan dengan harga yang lumayan fantastik. Hasil olahan biji kakao ini, memiliki prospek yang bagus dalam dunia bisnis, karena tidak hanya dapat diolah menjadi produk makanan atau minuman, namun juga dapat diolah menjadi beberapa produk kecantikan. Namun mirisnya, ternyata produksi olahan kakao di Indonesia tak berjalan semanis cokelat yang kita nikmati.

Biji kakao yang diproduksi di Indonesia nyatanya belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan produksi olahan kakao, sehingga impor terus dilakukan. Masalah yang dihadapi pengusaha kakao dalam impor ialah pengenaan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha industri olahan kakao meminta pemerintah untuk menurunkan bea masuk biji kakao 5%, dan meminta untuk menghilangkan PPN 10% komoditas perkebunan. Permintaan ini dilakukan agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri olahan kakao dan meningkatkan hasil produksinya. Belum lagi dengan adanya Pajak Penghasilan (PPh) 5%, dirasa menjadi hambatan dalam berproduksi bagi perusahaan pengolahan kakao  di Indonesia.

Menurut data FAO (Food and Agriculture Organization), Indonesia kini menduduki peringkat ke-3 produsen biji kakao terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Dimana 15% produksi kakao dunia berasal dari Indonesia. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), produksi biji kakao di Indonesia dari tahun 2013 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 17,62%. Dimana tahun 2013 produksi kakao sebanyak 720.862 ton dan 2018 sebanyak 593.833 ton, dengan sentral produksi yaitu di Sulawesi. Produksi yang menurun tersebut disebabkan karena pohon kakao yang sudah tua dan rusak sehingga produksinya menurun, kemudian pemeliharaan kebun yang kurang intens, dan serangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK).

Produksi kakao yang tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri olahan kakao menyebabkan perusahaan harus impor. Keadaan ini juga menyebabkan terjadinya penurunan pada hasil produksi, bahkan beberapa perusahaan pun terpaksa berhenti beroperasi. Berdasarkan data BPS, volume impor kakao dari tahun 2013 sampai  2017 mengalami peningkatan sebesar 156,93%. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 63,19 ribu ton dengan nilai US$ 204,73 juta. Sedangkan tahun 2017 sebanyak 270,17 ribu ton dengan nilai US$ 640,34. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara produsen kakao, seharusnya dapat memanfaatkan potensi yang ada.

Menurut data BPS, perkebunan kakao sebanyak 97% merupakan perkebunan rakyat, sedangkan sisanya adalah perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara. Menurut Dwi Atmoko Setiono, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia, pemerintah daerah harus turut dilibatkan dalam rangka meningkatkan produksi kakao. Petani kakao pun harus didukung oleh kelembagaan dan pemasaran yang kuat, sehingga hasil produksi tersebut jelas akan dibawa kemana.

Selain itu, dalam hal pembibitan dan perawatan, pemerintah juga perlu dilibatkan, yaitu dengan memberikan akses modal sehingga petani kakao bisa meningkatkan produksinya. Pelatihan tentang penanaman dan perawatan kakao pun bisa pemerintah lakukan agar dapat menghasilkan kakao yang berkualitas. Tak terlepas dari itu semua, kesejahteraan petaninya pun harus diperhatikan. Karena petani kakao yang tidak sejahtera akan menyebabkan mereka berpindah profesi pada sektor lain, sehingga menyebabkan menurunnya produksi kakao.

Kemudian mengenai penghilangan PPN atau PPN 0% mungkin dapat mempermudah perusahaan dalam mendapatkan bahan baku industri sehingga dapat meningkatkan produksi industinya. Namun hal tersebut tidak memberikan solusi pada produksi kakao yang terus menurun. Bahkan mungkin akan semakin menurun karena dapat menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap impor biji kakao. Kemudian permintaan perusahaan terhadap biji kakao dalam negeri akan menurun. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan harga pada biji kakao dan penghasilan petani kakao akan menurun. Pada akhirnya mereka akan beralih profesi pada sektor lain yang menurutnya lebih menguntungkan.

Solusi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menjalin kemitraan atau kerja sama antara perusahaan dengan petani kakao. Dengan adanya kerja sama tersebut, petani kakao memiliki pasar dan perusahaan olahan kakao dapat memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, petani kakao akan berusaha untuk meningkatkan produksinya.

Dalam mengatasi permasalahan produksi kakao yang menurun dan tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan, tentunya dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak. Diantaranya pemerintah, perusahaan pengolahan, dan petani kakao itu sendiri. Sebagai salah satu negara produsen kakao terbesar, tak menutup kemungkinan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil cokelat terbesar juga, dengan bahan baku yang dipasok oleh negara sendiri.