PSI Jakarta Timur, Ancam Gerakan Moral Menolak Kenaikan Gaji DPRD DKI

PSI
Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta Timur, dari sebelah kanan kedua Bun Joi Phiau sekretaris.

Reportase.tv, Jakarta – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta mengintruksikan kepada Fraksi PSI DPRD DKI, terkait penolakan kenaikan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang meliputi gaji dan tunjangan anggota dewan.

Hal itu direspon oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Timur, mengancam akan menyebar luaskan dukungan penolakan melalui sosial media dan mengajak warga Jakarta ikut mendukung aksi yang akan dilakukan oleh DPD PSI Jakarta Timur.

 

Menurutnya, kenaikan tersebut sangat signifikan dan mencederai rasa keadilan. Banyak warga gajinya dipotong bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Banyak pula orangtua siswa tidak bisa beli paket data internet untuk pembelajaran jarak jauh anak-anaknya. Ditengah persoalan yang dihadapi masyarakat justru ada kebijakan yang sangat melukai masyarakat.

“Kami berharap fraksi fraksi di DPRD bisa membatalkan. Kami juga akan mengadakan gerakan moral agar para pimpinan fraksi terketuk hati nya untuk membatalkan kenaikan tersebut,” kata Bun Joi Phiau sekretaris DPD PSI Jakarta Timur kepada reportase.tv, Jumat (4/12/20).

Lebih lanjuta, Bun Joi Phiau mengatakan, akan galang kekuatan warga DKI untuk menolak kenaikan yg tidak pantas dan sangat melukai rasa keadilan.

“Kami juga akan menggalang kekuatan warga DKI untuk bersama-sama menolak usulan kenaika gaji DPRD DKI,” lanjutnya

Rincian usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta dalam rancangan anggaran RKT tahun 2021 sebagai berikut:

Pendapatan langsung:

Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp 225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan
Total: Rp 173.249.250 per bulan
Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Sejak digulirkan usulan anggaran anggota DPRD DKI Jakarta yang tergoling fantastis, PSI pertama kalinya yang menolak dan membocorkan ke publik. ( Red/tur)