Sebuah Harapan Besar dari Reformasi Konstitusi Bagi Ketatanegaraan Kita

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Asip Suyadi, S.H., M.H. (foto: Dok)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Asip Suyadi, S.H., M.H. (foto: Dok)

Disusun Oleh Asip Suyadi SH, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang 

Reportase.tv Pamulang – Gelombang pasang era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah mendorong berlangsungnya perubahan besar pada sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia.

Sejak era Reformasi digulirkan kehidupan demokrasi ketatanegaraan Indonesia menjadi dinamis, pondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen undang-undang dasar 1945.

Sebelum dilakukannya perubahaan jumlah butir ketentuan yang tercakup dalam naskah UUD 1945 yang asli hanya terdiri dari 71 butir ketentuan. Setelah dilakukan perubahaan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 hingga tahun 2002, butir ketentuan dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 melakukan perubahan yang sangat fantastis menjadi 199 butir.

Dari 199 butir ketentuan tersebut hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh panitia PPKI pada tanggal 18 Agustus dan menggeser praktik tata negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih peraktis.

Perkembangan ini menunjukan bahwa praktik ketatanegaraan menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini, seiring dengan bangkitnya kesadaran konstitusional dikalangan warga negara Indonesia antara lain sebagai mana tercermin dari banyaknya permohonaan perkara di MK RI.

Kemudian muncul kebutuhan akan hukum kenegaraan kita yang beroirentasi lebih teknis, yuridis ketatanegaraan kita yang sebelum era reformasi relatif kurang populer baik dikalangan akademisi pada khususnya atau masyarakat
luas pada umumnya, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan, kemudian menciptakan kebutuhan pengetahuan ketatanegaraan dikalangan masyarakat umum.

Program ketatanegaraan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut terutama bagi kalangan yang tidak berlatar belakang pendidikan formal, pengantar ketatanegaraan lama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Hampir serupa, seorang pakar ketatanegaraan Deddy Ismatullah menyampaikan rangkuman buah pikirannya dan juga menuangkan pendapat Abdul Manan, bahwa pengertian politik hukum itu merupakan aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum atau peraturan dan dapat mengawasi kerjanya ketatanegaraan kita.

Hukum memperbaiki hukum untuk tujuan negara, di antaranya negara harus dapat mensejahterakan rakyatnya dan mencerdaskan bangsanya, adapun tujuan lain diantaranya mengembangkan kehidupan yang demokratis.

Deddy melanjutkan, bahwa pemerataan keadilan mendorong dalam memperdayaakan masyarakat yang berorientasi pada nilai kebenaran dan keadilaan.