Stigma Covid-19 Dalam Distribusi Marketing Hasil Pertanian

Rosa Lesmana, S.E., M.M Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. ( Foto/Dok )

Oleh : Rosa Lesmana, S.E., M.M
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Sejak awal bulan Maret tahun 2020 diumumkannya kasus pertama wabah covid 19 (Corona Virus Disease) di Indonesia, mulai saat itu pula telah merebak kepanikan dan ketakutan ditengah masyarakat.

Hal ini berdampak sangat luas bagi perekonomian rakyat, pukulan keras bagi para petani dirasakan terutama oleh maysarakat yang tinggal di pedesaan, terlebih lagi bagi desa yang berada dalam kategori terpencil yang jauh dari perkotaan.
Indonesia yang sebagian besar penduduknya tinggal di desa dan bermata pencaharian sebagai petani.

Mereka kini mulai gusar mengahadapi berbagai pukulan dalam bidang perekonomian. Terutama bagi desa yang terpencil dan jauh dari perkotaan dimana mereka menggantungkan kebutuhan hidup sehari hari melalui penjualan hasil pertanian yang dipasarkan kepada pengepul atau tengkulak.

Sebut saja salah satu desa yang sangat terpukul akibat wabah covid 19 ini adalah desa Dataran, Kecamatan Sindang Dataran, Rejang Lebong, Bengkulu dan mungkin banyak lagi desa – desa lainnya di seluruh Indonesia. Dimana seluruh penduduk desa tersebut hidup dari hasil pertanian utamanya, antara lain : cabe, kopi, gula aren, kolang kaling dan sayur mayur, kini mereka menjerit kesusahan karena kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian yang sudah susah paya mereka hasilkan.

Hasil pertanian tersebut yang semuanya berupa hasil pertanian yang tidak tahan lama artinya tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama kecuali kopi dan gula aren, kendala yang mereka hadapi selama pandemi ini adalah tidak ada tengkulak dan pengepul yang bersedia membeli hasil panen mereka, kalaupun ada yang mau membeli harganya jauh merosot tidak sesuai dengan harga pasaran.

Sedangkan biaya produksi sampai panen berupa pupuk, bibit, perawatan yang sudah mereka keluarkan cukup besar. Belum lagi permasalahan tidak tersedianya pasar akibat kebijakan pemerintah yang menutup operasional beberapa pasar rakyat sebagai alternatif bagi para petani dalam memasarkan hasil panennya.

Alhasil hasil pertanian tersebut mereka konsumsi sendiri dan sebagian lagi membusuk begitu saja karena apabila dibawa ke kota mereka harus mengeluarkan lagi biaya ekstra yang cukup besar untuk biaya transportasi, belum lagi resiko rusak dan membusuk ditengah perjalanan. Kalaupun laku hasil panen mereka terjual dengan harga yang jauh dibawah pasaran dan merugi.

Harga – harga hasil pertanian yang murah tidak sebanding dengan usaha yang telah mereka lakukan dan biaya – biaya produksi yang telah dikeluarkan, membuat para petani menderita kerugian. Ditambah lagi harga harga kebutuhan hidup yang terus meningkat, harga sembako melambung tinggi di wilayah pedesaaan menambah daftar penderitaan bagi para petani di masa pandemi ini.

Sedangkan konsumen di kota, menghadapi permasalahan yang sama dampak dari putusnya rantai distribusi hasil pertanian telah membuat kosumen merogoh kantong lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur. Konsumen di kota harus mengeluarkan dana ekstra untuk kebutuhan tersebut hal ini disebabkan oleh pasokan untuk kebutuhan tersebut mulai langkah dipasaran.

Seharusnya sejalan dengan hukum permintaan dan penawaran apabila pasokan langkah maka harga hasil pertanian akan meningkat, dan para petani akan meraih keuntungan namun pada kenyataanya dimasa pandemi ini realisasinya tidak demikian petani malah menjerit kesusahan, hasil pertanian yang melimpah tapi tidak tersedianya distribusi yang baik menyebabkan mereka menderita kerugian. Karena setiap orang takut untuk berpergian dan takut tertular virus Corona yang menjadi momok sebagai Pandemi dunia.

Kebijakan pemerintah terkait penyebaran covid 19 telah menyebabkan terputusnya rantai distribusi pemasaran hasil pertanian dari desa ke kota serta membuat petani menjerit menderita kerugian. Sedangkan masyarakat di kota kesulitan dalam mendapatkan sayur mayur dan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Covid 19 telah membuat semua sektor distribusi berhenti total, hal ini jika berlangsung lama akan berakibat kelumpuhan total pada sektor pertanian. Dimana petani yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian akan beralih kepada sektor – sektor lain yang bisa mereka andalkan untuk kehidupan mereka pada jangka panjang.

Jika hal ini terjadi maka ini akan menjadi masalah besar bagi sektor pertanian di Indonesia, dimana Indonesia yang terkenal dengan julukan negara agraris ini. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua, masyarakat umum dan khususnya pemerintah. Untuk membuat kebijakan – kebijakan yang tepat dan berpihak kepada para petani misalnya melalui: stimulus stimulus dalam bidang pertanian, campur tangan pemerintah dalam pembeliaan hasil pertanian rakyat, menstabilkan harga pada harga keseimbangan, menstabilkan pendapatan dengan pemberian subsidi, Kebijakan harga maksimum, membuka saluran distribusi dengan menyediakan lebih banyak alat transportasi yang dapat dimanfaaatkan dengan murah oleh petani, membuka pasar – pasar rakyat sebagai tempat bagi para petani dalam menyalurkan hasil panennya.

Distribusi hasil pertanian akan semakin sulit apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk sejumlah wilayah di Indonesia mulai diberlakukan.
Dalam menyikapi hal ini pemerintah diharapkan lebih bijak lagi dalam membuat keputusan, agar pasar rakyat tetap beroperasi, rantai distribusi harus tetap berjalan sehingga dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dari masyarakat petani hingga sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar dan tidak merugikan pihak Petani.