Tolak Wisata Halal dan Desak Usut Pencemaran Danau Toba oleh PT TPL dan PT Aquafarm

Reportase.tv Medan – Puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) Jalan Patimura Medan, Senin (2/9). Selian menolak menyajikan wisata halal danau toba, mahasiswa juga mendesak Gubernur Sumut mengusut tuntas dugaan pencemaran danau toba yang dilakukan PT TPL, PT Aquafarm dan PT Allegerindo.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, Rico Simbolon mengatakan, kedatangan massa melakukan aksi di depan kantor tersebut untuk meminta klarifilasi konsep pihak BPODT untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba.

“Tujuan kita di Kantor BPODT mau minta klarifikasi sebenarnya BPODT punya konsep untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba. Bagaimana caranya menanggulangi dugaan kerusakan yang dilakukan oleh PT Aquafarm Nusantara, PT TPL, PT Allegerindo dan perusahaan-perusahaan  yang tidak ada hubungannya dengan pariwisata di Kawasan Danau Toba. Kita mau menagih dan kita belum mendapatkan signifikan terhadap adanya BPODT,” kata dia.

Selain itu, kedatangan massa ke kantor tersebut menolak keras konsep wisata halal yang dinyatakan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. “Mendesak gubernur tidak meneruskan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba. Pemrov Sumut sudah ada dinas pariwisata, silahkan dinas pariwisatanya digenjot bagaimana mengembagkan Danau Toba tanpa menghilangkan identitas dan budaya masyarakat di sana,” katanya.

Menurut dia, pernyataan Gubernur Sumut tentang wisata halal di Danau Toba dapat memicu konflik di daerah yang sudah berdampingan dengan masyarakat beda suku dan agama di sana.

“Kami merasa, gubernur ini sengaja membut isu itu agar mengotak-kotakan masyarakat di daerah atau memang tidak ada konsep mengembangkan pariwisatanya,” jelas dia.

Kemudian, pendemo juga meminta Gubernur Sumatera Utara fokus dalam mengusut tuntas dugaan pencemaran lingkungan Danau Toba yang diduga dilakukan oleh PT Aquafarm Nusantara, PT TPL, PT Allegerindo.

“Jadi kita mau ngasi saran juga sama gubernur bagaimana mengembangkan pariwisata,” terang dia.

Massa juga mendesak Gubernur Sumut meminta maaf secara terbuka terhadap masyarakat sekawasan Danau Toba atas kekeliruan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba. Mengingat, sambung dia, kebijakan itu sangat sensitif dan menjadi bahan pemicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Kita jelas menolok konsep wisata halal itu. Takutnya ini menimbulkan perpecahan,” terang dia.

Selain berorasi para pendemo memainkan musik adat batak di depan kantor tersebut. Terlihat petugas kepolisian melakukan pengamanan di lokasi.

Namun, tidak seorang pun pihak BPODT yang keluar kantor untuk menanggapi prihal tersebut. Kemudian massa meninggalkan lokasi untuk melanjutkan aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara. (Re)