Tumpang Tindih Peraturan Menteri, Menunjukkan Ketidak Tegasan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Pemberlakuan PSBB

Ahmad Timor Harahap, SH Advokat / Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. (Foto/is)

Oleh : Ahmad Timur, Praktisi Hukum, Paska Sarja Universitas  Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan PSBB di wilayah DKI Jakarta sejak tanggal 10 April 2020 selama 14 hari dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.

Salah satu aturan dalam PSBB adalah pembatasan penumpang pada angkutan umum maksimum 50% dari kapasitasnya bertujuan utuk menjaga jarak (sosial distancing). Pemerintah DKI Jakarta termasuk jajaran Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya telah membuat titik-titik chek poin untuk memantau dan mengatur pergerakan masyarakat menuju wilayah DKI Jakarta agar mematuhi PSBB termasuk para pengendara sepeda motor dilarang membawa penumpang meuju dan melintas di wilayah DKI Jakarta.

Pemandangan lain pada saat PSBB diberlakukan di wilayah DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, dibeberapa stasiun Kereta seperti stasiun KRL Depok dan Bogor terjadi antrian panjang, penumpukan sosial berskala besar yaitu calon penumpang menuju DKI Jakarta yang tidak lain adalah mayoritas para pekerja yang ingin berangkat bekerja maupun beraktivitas di wilayah DKI Jakarta.

Pada saat terjadi antrian panjang distasiun kereta tentunya sangat beresiko dan rentan terjadi penularan Covid 19 yang lagi-lagi akan menjadi permasalahan yang menimbulkan pertanyaan, apakah efektif pemberlakuan PSBB untuk menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Barangkali Pemerintah masih dalam tahap uji coba, apakah dengan diberlakukannya PSBB di wilayah DKI Jakarta dapat menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19, apakah efektif dan sesuai dengan harapan, untuk menjawab hal ini tentunya membutuhkan proses berjalannya waktu sampai 14 hari sejak diberlakukannya PSBB di wilayah DKI Jakarta.

Dengan diberlakukan PSBB di wilayah DKI Jakarta, suka tidak suka pasti menimbulkan banyak permasalahan, khususnya ekonomi masyarakat pekerja informal. Bagaimana tidak bermasalah, karena mereka tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Seperti para Ojek Online tidak diperbolehkan mengangkut penumpang pada saat PSBB berlaku, dampak larangan Ojek Online tidak diperbolehkan mengangkut penumpang pada saat PSBB berlaku, telah menjadi permasalahan tersendiri khusunya dari sisi ekonomi maupun pendapatan para Ojek Online menjadi menurun drastis bahkan terhenti selama PSBB berlaku.

Disisi yang lain, maksud diberlakukannya PSBB di wilayah DKI Jakarta adalah untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak dan pembatasan pergerakan masyarakat tentunya dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di wilayah DKI Jakarta yang semakin mengkhawatirkan.

Namun ironisnya di tengah-tengah semangat Pemda DKI Jakarta dalam memberlakukan PSBB dengan tujuan untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak dan pembatasan pergerakan masyarakat tentunya dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di wilayah DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Ragka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Pasal 11 ayat (1) butir d Permenhub No.18 Tahun 2020 menyebutkan :

(1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) untuk transportasi darat meliputi :
d. Dalam hal tertentu untuk tujuan kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan peribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
1. Aktifitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.
2. Melakukan disinfektasi kenderaan dan perlengkapannya sebelum dan setelah digunakan.
3. Mengunakan masker dan sarung tangan, dan ;
4. Tidak berkendaraan jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Permenhub No.18 Tahun 2020 telah bertabrakan dengan semangat pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta yang merujuk kepada Permenkes No. 9 Tahun 2020. Tumpang tindih peraturan ini telah menimbulkan kekisruhan ditengah-tengah masyarakat yang lagi resah, pearturan yang mana yang harus diikuti oleh masyarakat. Pertimbangan Kementerian Perhubungan salah satunya tentu agar para pekerja ojek online tetap dapat beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat pengguna jasa ojek online tetap dapat menggunakan angkutan ini dalam menunjang aktifitasnya.

Disisi lain yang tidak kalah penting adalah diberlakukannya PSBB dengan tujuan untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak dan pembatasan pergerakan masyarakat tentunya dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di wilayah DKI Jakarta.

Seharusnya kita kembali kepeda permasalahan pokok, yaitu bagaimana menghambat dan memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid 19 di Negara yang kita cintai ini. Sampai dengan saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan Virus Corona ini, satu-satunya cara untuk menghambat dan menghentikan penyebaran Covid 19 adalah hanya dengan menjaga jarak, tidak keluar rumah/WFH, mengurangi aktifitas sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemayarakatan.

Hal ini juga yang setiap waktu dikampanyekan oleh Gusus Tugas Penanganan Pandemi Covid 19 agar masyarakat mengikuti aturan pemerintah terkait dengan menjaga jarak, tidak keluar rumah/WFH, mengurangi aktifitas sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemayarakatan, belum ada alternative lain yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permsalahan pandemi Covid 19.

Sudah saatnya dibutuhkan ketegasan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan dalam penerapan PSBB termasuk diwilayah DKI Jakarta, ratusan juta jiwa rakyat Indonesia menaruh harapan kepada Pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini, sudah terlalu banyak korban meninggal berjutahan setiap hari. Adapun permasalahan ekonomi masyarakat yang terkena dampak akibat PSBB seperti ojek online masih terlau banyak alternative yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasinya, salah satunya adalah keberanian Pemerintah memberikan bantuan sosial secara langsung tepat sasaran kepada mereka yang terdampak ekonominya akibat PSBB, bukan dengan cara membuat peraturan-peraturan lain dengan perimbangan ekonomi dan lain sebagainya, tumpang tindih peraturan ini akan berakibat patal sehingga Pemerintah gagal menghadapi dan mengatasi pandemi ini.