Tunda RDP Soal Djoko Tjandra, Azis Syamsuddin: Saya Hanya Jalankan Tata Tertib

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (foto: Ist)

Reportase.tv, Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan berujung pelaporan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan pihak lain yang mengadukan dirinya ke MKD. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian controlling untuk menjaga keseimbangan bernegara.

“Wajar saja, selama semua ditempuh sesuai mekanisme hukum,” ujar Azis melalui keterangan tertulisnya.

Meski dituding melanggar kode etik, Azis mengatakan, dirinya hanya menjalankan aturan. Dia mengaku tidak ada kepentingan dalam penundaan RDP tersebut.

“Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses,” katanya.

Berdasarkan tata tertib DPR, sambung Azis, masa reses merupakan waktu di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Anggota biasanya akan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya masing-masing.

Kemudian, berdasarkan Tatib DPR, Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

Selain itu, Bamus juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya, apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing Fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di Fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik” ujar Azis.

Sebelumnya dilansir dibeberapa media, Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran dinilai tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko S Tjandra.

“RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Tjandra dan memberikan rekomendasi untuk penuntasan penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra dalam rangka menemukan jejak-jejak keberadaannya, sehingga pemerintah mampu menangkapnya dan atau membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020.